DPRD DKI Jakarta Diminta Rendah Hati Rangkul PSI

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA -Kementerian Dalam Negeri menemukan enam kegiatan DPRD DKI Jakarta yang dianggap janggal. 

Temuan itu disampaikan saat Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi draf APBD DKI tahun anggaran 2021. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, temuan kejanggalan anggaran DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar tersebut seolah-olah mengonfirmasi apa yang semula sudah dikritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam proses pembahasan APBD DKI.

"Seandainya kritikan PSI menjadi masukan untuk pembenahan anggaran DPRD, maka anggaran tersebut tak perlu menunggu pihak Kemendagri untuk membongkarnya," kata Lucius di Jakarta, Kamis (23/12/2020).

Lucius menyarankan, DPRD DKI Jakarta ke depannya harus dengan rendah hati merangkul PSI agar selalu ada kontrol internal atas setiap kebijakan yang mau dibahas. 

Jika koreksi untuk penyempurnaan terjadi di internal DPRD, maka masalahnya tak perlu melebar sampai ke pemerintah pusat. 

"Tetapi jika banyak fraksi DPRD selalu terganggu atas PSI, maka mereka memang sedang bersekongkol untuk membiarkan ketakberesan di internal DPRD selalu harus dibongkar oleh pihak-pihak di luar," terangnya.

Dengan temuan Kemendagri, Lucius mengungkapkan, DPRD DKI akan semakin malu. Pasalnya anggaran yang dibela oleh fraksi-fraksi selain PSI di DPRD DKI ternyata membawa serta kejanggalan.

"Semakin memalukan karena temuan Kemendagri itu menunjuk pada kegiatan yang tidak berkorelasi dengan output. Ini kan artinya ada kegiatan yang ngga nyambung, tetapi dipaksakan. Pemaksaan itu jelas bukan untuk hasil yang tepat sasaran tetapi sangat mungkin untuk kepentingan anggota, seperti mendapatkan tambahan jatah tunjangan," jelasnya.

Dia mengatakan, DPRD DKI selain supaya belajar membuat rencana anggaran yang tepat, belajar jujur dalam menyusun anggaran, dan biasakan untuk terbuka kepada publik juga pada lawan politik. 

Tujuannya agar ketika terbukti mengalami kejanggalan, DPRD DKI tak harus sangat malu.

Baca juga: Cara Dapat Potongan Harga Swab dan Rapid Test Antigen di Traveloka, Simak Syarat Lengkapnya

Baca juga: Nagita Takjub Keberadaan Barang Ini di Kontrakan Merry Asisten Raffi, Dimas Ramadhan: Kayak Bioskop

Sebelumnya, DPW PSI Jakarta mengkritisi anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI Tahun 2021 yang melonjak naik. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, usulan RKT anggota DPRD DKI tahun 2021 mencapai Rp888 miliar. 

Artinya, tiap anggota mendapatkan Rp8,3 miliar dalam setahun.

Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. 

Dia membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi.