Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Lawan Covid-19, Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,65 T untuk Vaksinasi dan Rp 1,55 T Buat BLT

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,5 triliun untuk Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Suasana rapat paripurna dengan Gubernur DKI Jakarta, Senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,5 triliun untuk Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,5 triliun untuk Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Dari jumlah tersebut, Rp 3,2 triliun diantaranya dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di ibu kota.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, dana tersebut bakal diberikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

"Pengalihan anggaran BTT ke Dinas Kesehatan sebesar Rp1,65 triliun dan ke Dinas Sosial Rp1,55 triliun,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/1/2021).

Adapun anggaran Rp 1,65 triliun yang diberikan kepada Dinkes DKI nantinya bakal digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Sedangkan, Rp 1,55 triliun sisanya diperuntukan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pembagian BLT mulai dilaksanakan pada Januari 2021 sebagai pengganti bantuan sosial (bansos) sembako yang diberikan pada 2020 lalu.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengklaim, pengalokasian anggaran ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Teken PP Nomor 76 Tahun 2020, Buat dan Perpanjangan SIM Bisa Gratis? Ini Penjelasan Korlantas

“Selain itu juga merujuk dari Surat Edaran Mendagri nomor 910/6650/SJ yang diterima pada 8 Desember 2020 kemarin dan harus dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan yakni Dinas Kesehatan DKI,” kata Edi.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan, pihaknya telah menyetujui anggaran tersebut.

Baca juga: 20 Kuasa Hukum Hadiri Sidang Praperadilan, Rizieq Shihab Tak Bisa Datang ke PN Jakarta Selatan

Sehingga, BLT bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu Januari 2020 ini.

“Kami sudah menggelar rapimgab setelah Gubernur menyampaikan surat kepada DPRD dengan nomor 472/-1.713 tanggal 30 Desember 2020,” tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved