''Lucu, 17 Tahun Urus Orang Sakit Sekarang Minyak,'' Seloroh Ribka Tjiptaning Usai Tolak Vaksin

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ribka Tjiptaning berseloroh dipindah ke Komisi VII DPR RI, setelah menolak mendapat vaksin Covid-19.

Politikus PDIP yang dikenal sebagai dokter ini menolak vaksin Covid-19 saat rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa 12 Januari 2021.

Sebelum menyoal vaksin Covid-19, Ribka sempat menggojlok Budi Gunadi Sadikin yang notabe bukan dokter tapi jadi Menteri Kesehatan.

"Sudah menjadi kebiasaan saya, kalau kita pasangan baru kan kita pengen tahu dalamannya. Pikirannya dan apa," kata Ribka.

"Kalau Menteri Kesehatan saya pingin tahu politik kesehatan ke depannya apa. Jadi menteri kesehatan ini yang dipilih Jokowi hanya selama menangi Covid-19 saja? Tidak kan," sambung dia.

Ia mengakui agak heran siapa yang membisiki Presiden Jokowi sampai pada akhirnya memilih Menteri Kesehatan bukan berlatar belakang dokter seperti Budi Gunadi Sadikin.

"Makanya saya agak heran, menteri kesehatan bukan dari dokter," kata Ribka.

Setelah itu, barulah Ribka menyoal vaksin Covid-19.

Ia menjelaskan, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan Sinovac, vaksin Covid-19 asal perusahaan China.

Baca juga: Dana Pensiun PNS Cair Hari Ini, Pengembalian Dana Taperum Langsung Ditransfer ke Rekening, Cek Saldo

Baca juga: Heboh Teriakan Tolong di Laut saat Cari Korban Sriwijaya Air SJ-182, Pakar Sebut Rekayasa Karena Ini

Baca juga: Jadwal dan Spoiler Anime One Piece 959: Monkey D Luffy dkk Persiapan Lakukan Penyergapan Onigashima

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," ungkap Ribka Tjiptaning.

Mantan Ketua Komisi IX ini siap membayar denda, andai Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada dirinya dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa," tambahnya.

Baca juga: Sosok Ribka Tjiptaning Politisi PDIP Tolak Suntik Vaksin Covid-19, dokter Berdarah Biru Solo & Yogya

Menurut Ribka Tjiptaning, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Enggak boleh," ujarnya.

Ia mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas.

Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.

"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras.

Dimarahi Sekjen PDIP

Selesai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ribka menceritakan dirinya dimarahi oleh Sekje PDIP Hasto Kristiyanto.

"Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi."

"Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, Rabu (13/1/2021).

Ribka menegaskan latar belakangnya sebagai dokter menjadi alasan menolak vaksin Covid-19.

Baca juga: Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Disuntik Vaksin Sinovac: Mending Gua Bayar Sanksi Rp 5 Juta

Sebagai dokter ia disumpah untuk melindungi pasien. Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien."

"Apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegas dia.

Ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.

Ribka Tjiptaning mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.

"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah," tandasnya.

Pernyataan Ribka tersebut sehari sebelum Presiden Joko Widodo mendapat vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Istana Kepresidenan. 

"Enggak terasa sama sekali," kata Presiden Jokowi sambil tertawa usai mendapat vaksinasi.

Mengaku Lucu, Kini Disuruh Ngurus Minyak

Setelah statemennya viral, Fraksi PDIP pun bereaksi dan memindahkan Ribka ke Komisi VII DPR.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Mr. Queen Episode 13 : Nasib Raja Cheoljong yang Sekarat

Komisi VII DPR ruang lingkupnya soal energi, riset dan teknologi.

Ribka tidak mengetahui alasan pimpinan Fraksi PDIP di DPR merotasi dirinya ke komisi energi.

"Tidak tahu sebabnya, tanya ke pimpinan fraksi," ucap Ribka saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Ruang lingkup tugas Komisi VII DPR berbeda jauh dengan latarbelakangnya sebagai dokter.

Sekian tahun di Komisi IX, ia terbiasa menangani persoalan-persoalan kesehatan.

Namun, Ribka tidak ingin persoalan pemindahan tugas ke Komisi VII sebagai beban.

"Santai saja, cuman lucu dan harus belajar. 17 tahun urus orang sakit, sekarang urus minyak, listrik," tutur Ribka.

Pimpinan Fraksi PDIP di DPR juga merotasi empat anggota dewan, di antaranya Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI tak mengelak akan menertibkan setiap anggota dewan yang tak sejalan dengan arahan partai.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, menyikapi Ribka yang menolak divaksin Covid-19.

"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Menurut dia penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.