Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet di Dunia, Wagub DKI: Terobosan Anies Terasa Hasilnya
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal keberhasilan ibu kota keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal keberhasilan ibu kota keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari terobosan kebijakan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam bidang transportasi.
"Pak Anies melakukan beberapa terobosan-terobosan dan kebijakan yang alhamdulillah secara perlahan mulai terlihat hasilnya," ucapnya, Kamis (21/1/2021).
Baca juga: Jakarta Keluar 10 Besar Kota Termacet di Dunia, Kadishub DKI: Buah Upaya Pembenahan Transportasi
Politisi Gerindra ini pun optimis, kemacetan di Jakarta bisa terus berkurang dari tahun ke tahun.
"Mudah-mudahan dalam dua tahun ke depan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi," ujarnya di Balai Kota.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Tom Tom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta berada di angka 36 persen pada 2020 lalu.
Angka ini menempatkan Jakarta berada di urutan 31 dari 416 kota besar di dunia untuk urusan kemacetan.
Ini kali pertama Jakarta bisa keluar dari 10 besar kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi penyedia data kemacetan dunia, Tom Tom.
Sebelumnya, pada tahun 2017 Jakarta berada di 4 besar dunia dengan tingkat kemacetan 61 persen.
Kemudian, Jakarta turun peringkat ke posisi pada 2018 dengan tingkat kemacetan 53 persen.
Setahun berselang, tingkat kemacetan Jakarta tetap sama, yaitu 53 persen. Namun, Jakarta turun peringkat ke posisi 10.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo tak menampik bila berkurangnya tingkat kemacetan di ibu kota ini juga disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.
Pasalnya, selama masa pandemi ini Pemprov DKI terus berupaya melakukan pembatasan-pembatasan guna menekan mobilitas warga.
"Kebijakan pengendalian mobilitas dan kegiatan masyarakat yang mengedepankan prinsip penanganan hulu-hilir secara komprehensif memiliki peran sehingga peringkat Jakarta membaik," ucapnya, Rabu (20/1/2021).
Selain itu, kebijakan pemerintah membatasi jam operasional hingga kapasitas angkutan umum disebut Syafrin turut mempengaruhi mobilitas warga.
Dengan semakin turunnya mobilitas warga, maka angka kemacetan di ibu kota juga semakin menurun.
Di hulu pengaturan jam kerja dan ada WFH. Di sisi hilir ada pembatasan jam operasional angkutan, pembatasan kapasitas angkutan," ujarnya saat dikonfirmasi.
"Kebijakan ini berjalan seiring sekalian sehingga efektif (mengurangi kemacetan)," tambahnya menjelaskan.
