Banyak Jabatan Eselon II Kosong, DPRD DKI Minta Anies Segera Tunjuk Nama

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarifudin menyoroti banyaknya sejumlah jabatan eselon II di DKI Jakarta yang kosong.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra ini meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secepatnya menunjuk orang untuk mengisi kekosongan tersebut.

Hal tersebut, ucap Syarifudin, dirasa penting agar Pemprov DKI Jakarta lebih maksimal dalam memberikan pelayanan.

Terutama dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih tinggi di DKI Jakarta.

"Saya berharap gubernur segera mengisi jabatan eselon II di Jakarta yang kosong. Karena saat ini ada beberapa jabatan eselon II yang kosong dan banyak pejabat yg menjadi Plt," ujar pria yang biasa disapa Ferry ini, Selasa (26/1/2021).

Ferry menjabarkan beberapa jabatan eselon II di DKI Jakarta yang masih kosong.

Antara lain, jabatan Wali Kota Jakarta Selatan yang diketahui wali kota saat ini Marullah Matali yang telah ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah(Sekda).

Kemudian jabatan Wali Kota Jakarta Pusat yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Irwandi.

Selanjutnya untuk jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Asisten Pemerintahan DKI Jakarta dan Sekretaris Kota Jakarta Barat juga masih kosong," ucap Ferry.

"Supaya Pemprov DKI lebih maksimal melayani warga, maka gubernur secepatnya harus segera mengisi jabatan jabatan tersebut," tambahnya.

Kata Wagub soal Rangkap Jabatan Sekda DKI

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria buka suara soal rangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah.

Untuk diketahui, selain menduduki jabatan Sekda DKI, Marullah Matali juga ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan.

Baca juga: Ditunjuk Anies Jadi Plt Wali Kota Jaksel, Sekda Marullah Bakal Rangkap Jabatan

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Segera Tunjuk Wali Kota Jaksel

Baca juga: Para Pencari Kerja, Jasa Raharja Buka Lowongan Kerja Tahun 2021 Buat Lulusan SMA Hingga S1

Ariza mengatakan, Marullah Matali terpaksa rangkap jabatan lantaran Pemprov DKI tak mau terburu-buru menunjuk Wali Kota Jakarta Selatan.

"Masa mau langsung cepat-cepat. Menentukan pejabat itu ada mekanismenya, ada prosesnya," ucapnya, Jumat (22/1/2021).