Intervensi Pemerintah Melalui Kenaikan Anggaran PEN Diperlukan untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Naiknya anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diyakini menjadi sinyal positif dari langkah pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan, alokasi dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) 2021 akan meningkat menjadi Rp 553,09 triliun. Angka ini naik sekitar 36,93% dari proyeksi kenaikan sebelumnya yang mencapai Rp 403,9 triliun.

"Terkait dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional, alokasi anggarannya sudah ditingkatkan sebesar Rp 553 triliun," ujar Menko Airlangga dalam seminar daring yang diadakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI), Rabu (27/1/2021).

Menko Airlangga menjelaskan, peningkatan anggaran dana PCPEN 2021 ini sudah dipertimbangkan pemerintah dengan melihat perekonomian Indonesia yang masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan ekonomi.

Selain itu, langkah ini juga untuk melanjutkan program PEN yang juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhkan ekonomi nasional yang ditarget tumbuh hingga 5,5% tahun ini.

"Alokasi PEN itu akan mendorong daya beli masyarakat baik ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah," ujar Menko Airlangga.

Keputusan ini didukung oleh oleh pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah yang menilai kebijakan ini menjadi langkah tepat untuk segera memulihkan ekonomi nasional. Pasalnya, Indonesia masih belum terlepas dari pandemi Covid-19 di tahun 2021 ini, sehingga masyarakat masih membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah

“Pemerintah masih harus berfokus pada penanganan pandemi seperti tahun 2020, sehingga intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan langsung masih perlu dilakukan untuk menggerakan roda perekonomian,” ucap Trubus.

Namun demikian, Trubus mencatat bahwa banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, utamanya di kabupaten dan/ kota. Sehingga tidak cukup jika hanya diberikan jaring pengaman sosial berupa bansos, tetapi pemerintah juga perlu memfokuskan pada program proyek padat karya.

“Kegiatan proyek padat karya harus dilakukan agar dapat mendorong roda perekonomian Indonesia kembali bergerak. Terlebih, daya beli masyarakat menurun drastis, yang kedua konsumsi rumah tangga memprihatinkan, dan tabungan masyarakat yang mungkin sudah habis hampir selama 1 tahun masyarakat sudah bertahan dengan kebijakan yang diberikan pemerintah,” katanya.

• Profil Wismoyo Arismunandar: Penggerak Kekompakan Seluruh Staf Angkatan TNI hingga Polri

• Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap Kedua, Mengingat 4 Tahapan Vaksinasi dan Reaksi di Tubuh

Selain itu, kata Trubus, pemerintah diharapkan terus berupaya membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan intervensi pemerintah memberikan stimulus dengan dana PEN yang tersedia, diharapkan koperasi dan UMKM mampu bertahan di tahun 2021 ini,” tutur Trubus.

Trubus juga menyoroti pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang sudah mulai longgar untuk pelaku usaha makanan dan minuman khususnya di mall yang diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

“Pelaksanaan PPKM saat ini sudah mulai longgar, dimana mall sudah boleh tutup jam 8 malam yang sebelumnya hanya sampai jam 7 malam. Dan restoran juga diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen. Ini memberikan harapan bagi para pelaku usaha. Maka 3 komponen ini harus difokuskan oleh pemerintah dalam program PEN,” ujar Trubus.