Hubungan Anies Baswedan-Gerindra, Arief Poyuono: Anies Sadar Tak Mungkin Jadi Capres dari Gerindra

Sebab, penyebaran Covid-19 di Jakarta makin tinggi sehingga Pemprov DKI menyerahkan ke Pemerintah Pusat agar tidak salah koordinasi.

"Bisa jadi juga Ketua DPC Gerindra was was kalau suara Gerindra akan jeblok di Jakarta nantinya jika Anies menyerahkan penanganan Covid-19 ke pusat, karena dianggap Anies sebagai Gubenur yang di usung Gerindra gagal mimpin Jakarta," katanya.

Gerindra Bantah Pecah Kongsi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan rumor pecah kongsi Anies Baswedan dengan Gerindra tidak benar atau hoaks.

Dasco mengungkapkan komunikasi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga kini.

"Itu hanya hoaks, pecah isu Gerindra dengan Anies itu gak ada. Orang baik-baik saja kok. Kami sering silaturahmi, sering komunikasi. Pak Anies dan Pak Prabowo maupun kita sebagai pengurus partai," tutur Dasco dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Dasco mengakui bahwa dalam beberapa hari belakangan ada pertemuan antara Anies dan Prabowo.

Namun, pertemuan tersebut bukan lah pertemuan politik, melainkan sekadar silaturahmi.

"Komunikasi sering dilakukan seperti yang dibilang Pak Riza memang belum lama ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Dan memang pertemuan-pertemuan itu tidak perlu di-publish. Karena memang namanya silaturahmi bukan kunjungan politik," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga menyoroti kritik yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Menurut dia, persoalan tersebut sudah selesai dan Gerindra sudah menyatakan bahwa pendapat yang dilontarkan Ali merupakan pendapat pribadi.

"Dan sudah diingatkan juga oleh DPP untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," tambahnya.

Bantah Jegal Anies

Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022.

Fadli menegaskan, keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah-ubah setiap lima tahun sekali.