Anies Baswedan Dinilai Tak Tersaingi di Pilkada DKI, Arief Poyuono: Lain Cerita Jika Gibran Maju

Rumor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali maju di Pilkada DKI Jakarta mulai menguat. Begini analisa Eks Waketum Gerindra Arief Poyuono.

Kompas.com
Gibran Rakabuming Raka. langkah Anies untuk merengkuh kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta bisa tak mudah bila putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi pilkada DKI. 

DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut.

Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Tiga fraksi di DPR menginginkan Pemilu nasional dan daerah dilaksanakan pada 2024, di antaranya PDIP, PPP, dan PKB.

Respon PDIP Soal Pilkada

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam acara 1 tahun Fraksi PDI-Perjuangan, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam acara 1 tahun Fraksi PDI-Perjuangan, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut, keputusan mengusung salah satu sosok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kewenangan dari DPP PDI Perjuangan.

Dengan kata lain, kemungkinan PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI merupakan kewenangan dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.

"Soal penetapan calon bukan domain DPD DKI, itu domain DPP, khususnya ibu Ketua Umum," ucapnya, Jumat (5/2/2021).

Hal ini sekaligus meralat pernyataannya sebelumnya yang menyebut tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan merangkul Anies dalam Pilkada DKI mendatang.

"Jadi enggak benar kalau DPD DKI mencalonkan Anies, enggak seperti itu. Karema kalau ada penetapan calon itu kewenangan DPP partai," ujarnya menjelaskan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, partainya memiliki pedoman baku perihal pencalonan kepala daerah.

DPD pun disebutnya hanya mempunyai kewenangan untuk menjaring sosok-sosok yang akan diusung menjadi kepal daerah.

Selanjutnya, nama-nama tersebut baru diajukan ke DPP dan sang Ketua Umum, yaitu Megawati yang bakal memutuskannya.

"Partai punya mekanisme, ada penjaringan dan lenyaringan, ada sekolah partai. Itu mekanisme baku," tuturnya.

"Dari beberapa kandidat masuk sekolah partai untuk dicalonkan gubernur dari PDIP," tambahnya menerangkan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved