Begini Penjelasan Polisi Tidak Proses Hukum Penjual Koin Dirham dan Dinar di Marketplace

TRIBUNJAKARTA.COM, DEPOK- Polisi tidak memproses hukum penjual koin dinar dan dirham di marketplace.

Polisi menjelaskan perbedaan antara koin dirham dan dinar yang dijual di marketplace dengan koin yang digunakan di pasar muamalah di Depok, Jawa Barat.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan membeberkan alasan pihaknya memproses hukum Zaim Saidi, aktor di balik jaringan pasar muamalah di Depok, Jawa Barat.

Pasar ini diketahui juga menerima transaksi koin dinar dan dirham. Sementara itu, para penjual dinar dan dirham di marketplace tidak diproses hukum.

Menurut Ahmad, ada perbedaan konteks antara dua hal ini, yaitu dinar dan dirham yang diproduksi Zaim dipakai sebagai alat transaksi.

"Yang tadi (dinar dan dirham di marketplace), tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Dijual bebas," kata Ahmad dalam wawancaranya dengan jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono dalam program Aiman, Senin (8/2/2021).

"Kita kembali ke Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, peraturan hukum pidana, unsurnya tadi, barangsiapa membikin benda untuk digunakan sebagai alat pembayaran, membikin benda semacam mata uang," ujar Ahmad.

Atas alasan itu pula polisi menahan Zaim Saidi sejak ditangkap pada Kamis lalu. Menurut Ahmad, Zaim seharusnya tahu akan ketentuan ini.

"Kalau bicara edukasi, sosialisasi (bahwa dilarang transaksi dengan dinar dan dirham buatan sendiri), sebenarnya kita kembali, ya itu bukan, katakanlah, ranahnya Polri. Polri kan aparat penegak hukum," kata Ahmad.

"Sebagai pelaku ekonomi, pedagang, mestinya tersangka ZS sudah tahu alat jual beli, alat untuk digunakan sebagai transaksi jual-beli harus uang rupiah, tidak boleh yang lain," lanjutnya.

Sebagai informasi, jaringan pasar muamalah Zaim Saidi, salah satunya di Depok sudah beroperasi sejak lama. Namun baru kembali mendapatkan sorotan belakangan ini.

Pasar ini buka 2 pekan sekali, memperdagangkan aneka barang kebutuhan harian dan tetap menerima rupiah serta barter.

Namun, Zaim sebagai penggagas juga memperkenalkan koin dinar dan dirham yang ia produksi agar dijadikan salah satu alat tukar dalam pasar ini.

Dipesan di PT ANTAM, satu koin dinar emas Zaim Saidi berbobot 4,25 gram dengan harga Rp 4 juta per keping.

Sementara itu, satu koin dirham peraknya berbobot hampir 3 gram dengan harga Rp 73.500 per keping.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya menegaskan bahwa mata uang rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (28/1/2021).

Erwin menuturkan, rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah sesuai dengan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.

Dengan begitu, setiap transaksi dengan tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan nilai tukar rupiah.

"Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI," papar Erwin.

• Atletico Madrid Vs Celta Vigo Berakhir 2-2: Luis Suarez Pecahkan Rekor Ronaldo

• Jadi Modus Baru, Setengah Ton Lemang Ganja Berhasil Diamakan BNN di Parung Bogor

• Ridho Rhoma Nangis Kejer Telepon Rhoma Irama Usai Tertangkap, Minta Maaf Tak Bisa Pegang Amanah Ayah

Erwin mengingatkan, masyarakat hendaknya berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah.

Bank sentral mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI.

Berita ini telah tayang di Kompas.com berjudul:
Dinar dan Dirham Dijual di Marketplace tapi Tak Diproses Hukum, Ini Kata Polisi