Eks Wasekjen Sebut KLB Bukan untuk Singkirkan Keluarga Cikeas

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Eks Wasekjen Partai Demokrat Muhammad Darmizal turut angkat bicara mengenai gejolak yang tengah menimpa Demokrat.

Terlebih, terkait dengan isu pengambilalihan kekuasaan yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Ia mengaku terkejut saat mengetahui isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilancarkan beberapa kader dengan Moeldoko.

Namun, ia justru mengungkapkan isu tersebut merupakan pertanda baik.

Menurutnya, KLB yang tengah menjadi polemik di tubuh Demokrat bukan tindakan ilegal.

Darmizal pun memahami, semangat kader yang meminta KLB semakin meluas karena keinginan menjadikan partai ini besar.

"Bagi saya ini sangat fenomenal dan mengejutkan. Ini pertanda baik, karena KLB bukanlah suatu kudeta kekuasaan partai politik atau pengambil alihan kekuasaan pimpinan partai secara ilegal."

"KLB merupakan suatu misi yang jelas dan tegas tertuang pada AD/ART partai sebagai mekanisme demokrasi yang dapat dilakukan oleh para tokoh atau kader untuk menyelamatkan partai," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (9/2/2021).

Salah satu pendiri Partai Demokrat ini juga membantah tujuan KLB untuk menyingkirkan keluarga Cikeas.

Dia beralasan, tindakan KLB justru menyelamatkan Partai Demokrat dan merebut kembali kejayaaan politik yang pernah dicapai.

Hal itu, lanjut Darmizal, demi mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

"Kami hanya ingin melihat partai Demokrat kembali meraih suara gemilang pada Pemilu 2024 nanti," kata dia.

Di sisi lain, Darmizal juga turut menyinggung gaya kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Menurutnya, gaya kepemimpinan AHY terkesan melupakan perjuangan para pendirinya.

"Analisa saya, pengurus saat ini banyak yang instan, tidak mau paham dengan tetesan darah dan keringat para pendiri yang sekarang diabaikan," katanya melanjutkan.

Bahkan, ia juga mengungkapkan gaya kepemimpinan AHY penuh intrik namun minus semangat berjuang dan kebersamaan.

Prediksinya, gaya kepemimpinan tersebut justru bisa membuat Partai Demokrat dihukum oleh sistem demokrasi di Indonesia.

"Bayangkan saja, banyak kader bahkan pendiri yang kecewa dengan Partai Demokrat."

"Juga masyarakat umum yang dulu mengidolakan Partai Demokrat sebagai pilihan terbaiknya saat pesta demokrasi, utamanya pada pemilu tahun 2009," ujarnya.

"Jika caranya seperti ini maka tahun 2024 bisa menjadi pemilu terakhir yang diikuti partai Demokrat," tambahnya.

• 9 Tanaman Hias Pembawa Hoki di Perayaan Tahun Baru Imlek, Ada Pohon Uang hingga Lidah Mertua

• Raffi Ahmad Kesal Suaranya Diedit untuk Kebutuhan Kampanye, Aldi Taher: Mau Bilang, Cuma Lupa

• Berikut Tinggi Muka Air di Jakarta Hari Ini, Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2

Andi Mallarangeng Benarkan Isu Kudeta Demokrat

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ikut buka suara soal isu pengambilalihan kekuasaan atau kudeta di tubuh Demokrat.

Ia pun menyinggung Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko menjadi 'dalang' di balik isu kudeta itu.

Namun, upaya yang dilakukan oleh Moeldoko tak berhasil lantaran beberapa kader partai yang ditemui mengadu kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Andi menyebut, beberapa kader yang ditemui oleh mantan Panglima TNI itu awalnya dijanjikan penyaluran bantuan bencana.

"Delapan orang datang ke DPP lapor kepada Ketum. Ketum semalam kami habis ditemui Pak Moeldoko di sebuah hotel di Kuningan. Katanya kita mau dikasih penyaluran bantuan bencana."

"Tapi sampai di Jakarta kemudian yang dibicarakan urusan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, yang intinya, Pak Moeldoko siap menjadi Ketum Demokrat."

"Dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD lalu kemudian masing-masing dijanjikan uang," ujar Andi, dikutip dari akun Youtube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Kemudian, pengaduan para kader itu langsung dibuatkan berita acara oleh AHY.

"Tapi kemudian ketahuan, karena pulangnya langsung menghubungi Ketum dan semua kesaksian mereka diberita acarakan."

"Tidak ada angin tidak ada hujan, yang begini tidak bisa ya dibiarkan," kata Andi.

Andi menuturkan, aksi yang dilakukan oleh Moeldoko tidak bisa dibiarkan.

Terlebih, praktik-praktik tersebut seperti peninggalan politik masa lalu yang telah dikubur dalam-dalam.

"Ini tidak bisa dibiarkan karena ini praktik-praktik gaya lama, secara orde baru itu adalah sejarah pengambilalihan."

"Atau intervensi kepada partai-partai politik orang lain untuk kepentingan kekuasaan dan uang," terang Andi.

Terkait bantahan Moeldoko, mantan Jubir Presiden SBY ini mengaku heran.

Lantaran alasan Moeldoko yang menyebut hanya 'ngopi biasa' saat bertemu dengan kader Partai Demokrat dinilai tidak masuk akal.

"Ngopi-ngopi kok di kamar hotel, kalau soal urusan bencana mestinya di kantor beliau secara resmi. Ini di kamar hotel sembunyi-sembunyi."

"Kalau orang ngopi-ngopi dengan teman akrab, itu baru bisa dipahami. Tapi kalau ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi-ngopi, kan Ini offside."

"Bukan hanya offside tapi kartu merah. Ini kartu merah kalau sepakbola, harus out (keluar)," tegas Andi.

(Tribunnews.com/Maliana/Eko Sutriyanto)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setujui KLB, Eks Wasekjen Demokrat: Justru Selamatkan Partai, Bukan Singkirkan Keluarga Cikeas