Breaking News:

Libur Imlek, ASN di Kota Depok Dilarang Bepergian ke Luar Kota : Sanksi dan Hukuman Menanti

Aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok dilarang bepergian ke luar kota sebagaimana yang tertera dalam SE libur tahun baru ilmek

TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma
Sekda Kota Depok Sri Utomo mengatakan ASN di Kota Depok dilarang ke luar kota saat libur Imlek 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok dilarang bepergian ke luar kota.

Larangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Sri Utomo dalam surat edaran dalam rangka libur Tahun Baru Imlek 2021 pada Jumat (12/2/2021) mendatang.

Pelarangan ini menindaklanjuti surat edaran dari Menpan RB Nomor 04 Tahun 2021, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Pegawai aparatur sipil negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik selama periode Iibur Tahun Baru lmlek 2527 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021,” ujar Sri Utomo  dalam surat tersebut, Kamis (11/2/2021).

Bilamana ada ASN Kota Depok yang terpaksa harus bepergian ke luar kota, maka harus memiliki izin terlebih dahulu.

“Apabila pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” ungkapnya.

Ihwal sanksi, Sri menegaskan tak akan segan memberi hukuman untuk para ASN yang mengabaikan peraturan tersebut.

“Apabila terdapat ASN melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tegasnya.

Untuk itu, Sri berujar bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib memberi laporan pelaksanaan pelarangan tersebut, hingga paling lambat tanggal 15 Februari 2021 mendatang.

“Kepala Perangkat Daerah agar memberikan laporan pelaksanaan surat ini kepada Wali Kota Depok melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, paling lambat tanggal 15 Februari 2021,” pungkasnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved