Breaking News:

Fraksi PKS DPR Undang Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan

Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.

Fraksi PKS DPR meluncurkan program baru "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" pada hari ini Jum'at (12/2) menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla dan Pakar Politik LIPI Siti Zuhro. Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR meluncurkan program baru "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan", Jumat (12/2/2021) menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla dan Pakar Politik LIPI Siti Zuhro.

Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan, Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan akan diselenggarakan secara berkala menampilkan perspektif PKS bersama para tokoh bangsa serta pakar dan ahli dari berbagai kalangan.

"Mimbar ini persembahan Fraksi PKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan. Tujuannya mimbar ini bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," kata Jazuli.

Dengan mimbar ini juga Fraksi PKS berharap agar generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh untuk menjaga NKRI.

"Militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya," kata Jazuli.

Baik elit PKS maupun narasumber menyoroti trend penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun terakhir.

Baca juga: Kunjungi Lemhanas, PKS Komitmen Perkuat Kemitraan dan Kokohkan NKRI

Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.

Dalam kondisi demikian, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan.

Untuk itu diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya. Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved