Fraksi PKS DPR Undang Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan
Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR meluncurkan program baru "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan", Jumat (12/2/2021) menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla dan Pakar Politik LIPI Siti Zuhro.
Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan, Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan akan diselenggarakan secara berkala menampilkan perspektif PKS bersama para tokoh bangsa serta pakar dan ahli dari berbagai kalangan.
"Mimbar ini persembahan Fraksi PKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan. Tujuannya mimbar ini bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," kata Jazuli.
Dengan mimbar ini juga Fraksi PKS berharap agar generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh untuk menjaga NKRI.
"Militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya," kata Jazuli.
Baik elit PKS maupun narasumber menyoroti trend penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun terakhir.
Baca juga: Kunjungi Lemhanas, PKS Komitmen Perkuat Kemitraan dan Kokohkan NKRI
Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.
Dalam kondisi demikian, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan.
Untuk itu diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya. Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan.
Masalah Utama dan Solusi Pengokohan Demokrasi
Sementara itu, Jusuf Kalla dalam paparannya menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat.
Di sini pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat.
Jika tidak demokrasi akan terus menuai kritik dan itu terjadi dari setiap periode pemerintahan termasuk saat ini.
Pria yang kerap dipanggil JK ini menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
