Beda Pendapat dengan Gubernur Anies, Wagub DKI: Vaksinasi Wajib, Menolak Kena Sanksi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, program vaksinasi penting untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Untuk itu, politisi Gerindra ini meminta seluruh masyarakat mau disuntik vaksin.

"Kalau boleh dibilang memang (vaksinasi) wajib, tidak boleh main-main dengan vaksin ini karena itu menyelamatkan seluruh orang di dunia," ucapnya, Rabu (17/2/2021).

Dengan disuntik vaksin Covid-19, Ariza menyebut, kita bisa menyelamatkan orang-orang tercinta.

"Tidak hanya orang di rumah, di lingkungan, tetapi bahkan warga sebangsa-setanah air, bahkan warga seluruh dunia, karena kita kan berinteraksi," ujarnya.

"Jadi, mohon diperhatikan, vaksin ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh warga," tambahnya menjelaskan.

Bila ada yang menolak divaksin, sanksi tegas bakal diberikan pemerintah kepada orang tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020, masyarakat yang menolak divaksin bakal dikenakan denda Rp 5 juta.

Kemudian, sanksi dicoret dari daftar penerima bansos pun bakal dikenakan sesuai dengan aturan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.

"Saya kira sanksi ini penting bagi kita semua warga Jakarta, karena vaksin (Covid-19) ini tidak seperti vaksin lainnya," tuturnya.

"Kalau saya menolak divaksin, tidak hanya berdampak pada saya, tetapi juga istri, anak, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan masyarakat yang jauh sekalipun," sambungnya.

Baca juga: Pemprov DKI Prioritaskan Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

Baca juga: Ternyata Selebgram Helena Lim Disebut Sebagai Keluarga dan Pemilik Apetek Hingga Dapat Vaksin

Pernyataan Ariza ini tentu berbeda dengan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, pemerintah hanya sekedar menawarkan vaksinasi dan masyarakat memiliki hak untuk tidak mengikuti program tersebut.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengambil opsi divaksin atau tidak secara bebas.