Tak Mau Ikut-ikutan PSI Interpelasi Anies Soal Banjir, Gerindra: Angan-angan yang Sulit Terwujud
Fraksi Gerindra DPRD DKI ogah ikut-ikutan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Gerindra DPRD DKI ogah ikut-ikutan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir.
Bahkan, politisi Gerindra Syarif menyebut, upaya PSI menggulirkan hak interpelasi akan gagal terlaksana.
"Angan-angan yang mustahil terwujud," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (26/2/2021).
Pernyataan Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini bukan tanpa alasan. Sebab, hak interpelasi baru bisa digulirkan jika mendapat minimal dukungan dari 15 anggota dewan.
Kemudian, hak interpelasi ini juha baru dapat direalisasikan jika disampaikan oleh lebih dari satu fraksi.
Aturan ini mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI.
Baca juga: IMI DKI Jakarta Gelar Jakarta Race Community 2021 di Sirkuit Sentul
Baca juga: PSI Interpelasi Gubernur Anies Soal Banjir di Jakarta, Golkar: Mereka Hanya Cari Sensasi!
Baca juga: Menyingkap Dunia Perselingkuhan Lewat Detektif Swasta: Jadi Agen Rahasia Bongkar Para Pelakor
Mengacu pada aturan tersebut, Syarif yakin, interpelasi kepada Anies soal penanganan banjir Jakarta akan gagal terlaksana.
"PSI tidak paham interpelasi, karena tidak paham latar dan substansi yang mau diinterpelasi. Maka ini jadi angan-angan politik semata," ujarnya.
"Bagaimana (fraksi lain) mau setuju, (PSI) harus paham dulu apa itu interpelasi," tambahnya menjelaskan.
Menurut Syarif, banjir yang menerjang Jakarta bukan serta merta salah dari Gubernur Anies Baswedan.
Sebab, ada banyak faktor yang memicu banjir di ibu kota, salah satunya ialah banjir kiriman dari kawasan hulu di daerah Bogor, Jawa Barat.
"Banjir itu ada banyak sebab, apa mau diinterpelasi juga kebijakan pemerintah Bogor, Depok, dan juga presiden/Menteri PUPR?," kata dia.
Politisi senior Gerindra ini lantas membela Anies dan mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah baik.
Terbukti dengan cepatnya surutnya banjir yang menggenangi pemukiman warga.
Baca juga: Jelang Isra Miraj 1442 H, Simak Sederet Doa & Amalan yang Bisa Dilakukan Pada Isra Miraj 27 Rajab
"Disinilah PSI tidak cerdas latarnya. Apalagi regulasinya harus didukung fraksi lain, jadi mustahil (terealisasikan)," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut mengelola anggaran hingga Rp 317,59 triliun selama menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota sejak 2017 lalu.
Hal ini disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam konferensi pers virtual yang digelar siang tadi.
Meski mengelola anggaran dengan nominal fantastis, namun PSI heran lantaran Pemprov DKI masih juga gagal menanggulangi banjir di ibu kota.
"Dengan besaran anggaran tersebut jelas bahwa sebenarnya bapak gubernur memiliki kemampuan finansial yang luas untuk mewujudkan program pencegahan banjir, bukan hanya memberikan bantuan sosial pada saat terjadinya banjir," ucap Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana, Kamis (25/2/2021).
Baca juga: Sinergitas TNI-Polri, Kodam Jaya dengan Polda Metro Jaya Gelar Patroli Gabungan
Selama dipimpin Anies, Justin menyebut, program penanganan banjir Pemprov DKI seolah jalan di tempat.
Program normalisasi warisan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pun mendadak mandek di masa kepemimpinan Anies.
Program naturalisasi yang jadi andalan Anies semasa kampanye dulu pun tak jelas realisasinya.
Belum lagi program 1,8 juta sumur resapan yang masih jauh dari target.
"Sampai dengan saat ini bapak Gubernur Anies sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun, tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," ujarnya.
Baca juga: Menyingkap Dunia Perselingkuhan Lewat Detektif Swasta: Jadi Agen Rahasia Bongkar Para Pelakor
Akibat ketidakseriusan Anies mengurus banjir, Justin menyebut, masyarakat kini yang harus merasakan getahnya.
Terbukti dengan adanya 113 RW yang terendam banjir pada Sabtu (25/2/2021) lalu.
Ribuan warga Jakarta pun terpaksa mengungsi imbas banjir tersebut.
Bahkan, ada lima orang warga yang tewas akibat banjir.
"Pemprov DKI terkesan abai dalam mencegah banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita," tuturnya.
"Kami khawatir akan jadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya," tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, ia menilai Anies tak serius menangani banjir di ibu kota, sehingga Fraksi PSI menggulirkan interpelasi untuk meminta penjelasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah tersebut.
"Interpelasi ini akan kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Untuk menggulirkan interpelasi, PSI masih membutuhkan dukungan dari fraksi lain di DPRD DKI.
Pasalnya, untuk menggulirkan hak interpelasi dibutuhkan dukungan setidaknya 15 anggota DPRD.
Baca juga: IMI DKI Jakarta Gelar Jakarta Race Community 2021 di Sirkuit Sentul
Baca juga: Menyingkap Dunia Perselingkuhan Lewat Detektif Swasta: Jadi Agen Rahasia Bongkar Para Pelakor
"Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," tuturnya.
"Kami menagih penjelasan yang gamblang dari gubernur," tambahnya menjelaskan.
