Breaking News:

DPRD Mesti Dukung Interpelasi PSI, Formappi: Lebih Baik Dibanding Koar-koar

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karya menilai,seharusnya langkah PSI ini mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD DKI

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Suana di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2020). Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karya menilai,seharusnya langkah PSI ini mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD DKI 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Keputusan PSI menggulirkan hak interpelasi terhadap kebijakan penangan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai pro dan kotra.

Banyak para anggota dewan yang menilai langkah itu sebagai upaya PSI mencari panggung politik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karya menilai, seharusnya langkah PSI ini mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD DKI.

"Kami menghormati langkah PSI yang ingin menggunakan hak interpelasi dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah," ucapnya, Sabtu (27/2/2021).

Menurutnya, usulan PSI ini merupakan langkah maju karena fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil Pemprov DKI dilakukan lewat jalur resmi.

"Daripada hanya berkoar-koar saja, memang lebih bijak untuk memaksimalkan prosedur resmi yang tersedia untuk mengawasi, mengevaluasi atau menguji kebijakan-kebijakan eksekutif," ujarnya. 

Baca juga: Pelaku Penyayatan Perawat di Bandara Soekarno-Hatta Dikirim ke Rumah Sakit Jiwa

Baca juga: Bayi di Buleleng Bali Lahir dengan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan, Petugas: Butuh Perawatan

Baca juga: Respons Mengejutkan Marzuki Alie dan Darmizal Usai Dipecat AHY dari Demokrat:Rekayasa Semua dari Dia

Untuk itu, ia meminta seluruh fraksi di DPRD DKI mengikuti langkah PSI menggulirkan hak interpelasi, bukan malah menganggapnya sebagai sesuatu yang berlebihan.

"Fraksi-fraksi di DPRD mestinya bisa mendukung penggunaan hak interpelasi ini untuk memastikan banyak dugaan pelanggaran kebijakan pemerintah bisa terkonfirmasi langsung," kata dia.

"Proses-proses itu, selagi bisa disaksikan oleh publik maka akan menjadi sebuah proses pembelajaran yang baik dalam perpolitikan kita," tambahnya menjelaskan. 

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved