Syarief Hasan Tak Gentar Hadapi Laporan Marzuki Alie, 'Pasti Kami Hadapi'

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dikabarkan akan melaporkan sejumlah kader partai berlambang mercy itu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, hari ini, Kamis (4/3/2021).

Satu di antara yang akan dilaporkan oleh Marzuki adalah anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan.

Terkait hal itu, Syarief mengaku tak mempermasalahkan pelaporan yang akan dilakukan Marzuki.

"Hak dia melakukan itu (pelaporan kepada polisi, - red)," ujar Syarief, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (4/3/2021).

Yang jelas, Syarief menegaskan partainya siap menghadapi pelaporan dari Marzuki Alie tersebut.

"Pasti kami hadapi," tegas Syarief.

Sebelumnya diberitakan, mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie bakal melaporkan sejumlah kader Demokrat ke Polisi.

Laporan itu terkait fitnah yang menyebut dirinya terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat.

Padahal, Marzuki sama sekali tidak tahu terkait gerakan kudeta tersebut.

"Kalau ke Bareskrim sedang dikumpulkan bukti-bukti oleh pengacara. Terkait ya fitnah, saya tuh tidak tahu apa-apa loh, demi Allah," kata Marzuki saat dihubungi wartawan, Rabu (3/3/2021).

Marzuki mengatakan, yang pertama kali menuduhnya terlibat kudeta adalah Syarief Hasan dan Rachland Nashidik.

Sementara, pihak Demokrat menuding isu itu muncul dari Yus Sudarso.

"Padahal jejak digitalnya itu pertama Syarief, kedua Rachland Nashidik, baru kemudian konpers itu ada Yus Sudarso ngomong," ungkapnya.

Marzuki mengatakan, Yus Sudarso pun tidak menyebut namanya.

Melainkan hanya faksi bukan individu Marzuki yang disebut terlibat.

"Ngomongnya bukan Marzuki Alie, tapi faksi, kalau faksi itu kan bukan saya kan. Jadi jelas kok itu fitnahnya," pungkasnya.

Baca juga: Jhoni Allen Gelagapan Ditanya soal Kader Diimingi Rp100 Juta untuk Kudeta AHY, Najwa Shihab Bereaksi

Baca juga: Siapkan KTP dan KK Untuk Dapatkan BLT Rp 3,5 Juta, Pendaftaran Dimulai Hari Ini

Baca juga: Program Stimulus Diskon Hingga 100 Persen Pelanggan PLN di Bekasi Masih Berlaku

Jhoni Allen Sebut SBY Kudeta Partai Demokrat Era Anas

Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum.

Hal itu dikatakan Jhoni Allen melalui video yang tersebar di media sosial yakni aku YouTube Sidoel Jak, Senin (1/3/2021).

Saat itu, Jhoni Allen menyebutkan Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secarah demokratis dalam kongres di Bandung tahun 2010.

Dalam perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum.

"Namun belum status tersangka, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuassan ketua umum Anas Urbaningrum," kata Jhoni Allen.

Ia menyebutkan SBY membentuk presidium dengan ketuanya yakni SBY serta Wakil Ketua Anas Urbaningrum.

Anas tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai Ketua Umum.

"Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat," tutur Jhoni.

Partai Demokrat lalu menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB di Bali tahun 2013 setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka KPK.

SBY, kata Jhoni, ingin melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015.

"Di mana beliau (SBY, red) mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Sehingga saya Jhonni Allen diperintahkan membujuk Marzuki Alie," jelas Jhoni.

Ia menjelaskan kenapa melobi, agar Marzuki Alie yang saat itu sebagai Ketua DPR RI tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat.

Jhoni Allen mengakui, Marzuki Alie pada Kongres II Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung, memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum.

Pada Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, tutur Jhoni, SBY merekayasa kongres agar dirinya menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air," sambung Jhoni.

Menurut Jhoni, yang paling meresahkan adalah saat SBY membuat peraturan organisasi mengamputasi hak DPD dan hak DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia.

Gara-gara peraturan tersebut, para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat mengaku resah.

Peraturan yang dimaksud Jhoni Allen Marbun adalah, sebagian iuran anggota Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota disetorkan ke DPP Demokrat. 

"Dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota untuk sebagian disetor kepada DPP dan hak-hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggunjawabannya," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Marzuki Alie Bakal Laporkan Kader Demokrat ke Polisi, Syarief Hasan : Pasti Kami Hadapi