Moeldoko Jabat Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, AHY Minta Tolong ke Jokowi Soal Ini

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Moeldoko ditunjuk jabat Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tolong ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY meminta Jokowi dan pemerintah tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang sedang terjadi di kubu Partai Demokrat.

Hal itu diutarakan dirinya saat konferensi pers guna menanggapi KLB yang terjadi siang tadi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

AHY mengklaim bahwa pelaksanaan KLB tersebut dinilai inkonstitusional dalam segi aturan hukum karena tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Partai Demokrat.

"KLB ini tidak sesuai dengan konstituen Demokrat, (berdasarkan AD ART) harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC dan itu merupakan angka minimal, dan persetujuan dari ketua Majelis Partai," kata AHY.

Baca juga: AHY: Moeldoko Dipilih Mantan Kader Partai Demokrat yang Dipecat

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum itu, seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak ada yang terlibat.

Seluruhnya, kata AHY, dikonfrimasi berada di daerah masing-masing. Oleh karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Lebih lanjut dia mengatakan, KLB yang terjadi juga didasari oleh niat yang buruk serta dilakukan dengan cara-cara yang buruk.

AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.

Baca juga: Putri Wapres Tegas Dukung AHY, Ogah Akui Moeldoko Sebagai Ketum Hasil KLB Demokrat di Sumut

Baca juga: Moeldoko Dulu Ditunjuk SBY Gantikan Adik Ipar, Sekarang Terpilih Ketum Demokrat Versi KLB Geser AHY

Baca juga: Beda KLB Partai Demokrat Tahun 2013 di Bali dengan Sekarang di Medan, Pasek: SBY Langsung Lupa

Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tidak tinggal diamatas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ucapnya.

Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Moeldoko hari ini, Jumat (5/3/2021) resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang untuk menggantikan posisi putra sulung SBY, yakni AHY.

Sebelum menyatakan kesanggupannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta Kongres Luar Biasa (KLB).

Pertanyaan itu disampaikan Moeldoko melalui sambungan telepon.

Moeldoko memang tak menghadiri langsung KLB yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) siang.

Dia baru dihubungi panitia KLB setelah hasil KLB menyatakan peserta sepakat menunjuk Moeldoko secara aksalami sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," kata Moeldoko saat dihubungi melalui telepon oleh panitia KLB Partai Demokrat.

Mantan Panglima TNI ini menyebut ada tiga pertanyaan yang akan dilontarkan kepada peserta KLB Partai Demokrat.

"Tolong saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan, tolong ini dijawab secara serempak," pinta Moeldoko.

Pertama, Moeldoko bertanya kepada peserta KLB apakah pelaksanaan KLB ini sesuai dengan AD ART Partai Demokrat apa tidak.

"Sesuai," jawab peserta secara kompak.

Kedua, Moeldoko menanyakan keseriusan para peserta KLB yang memilihnya untuk memimpin Partai Demokrat.

"Serius," lagi-lagi para kader menjawab secara kompak.

Pertanyaan ketiga, lanjut Moeldoko, dia menanyakan sejauh mana keseriusan kader Partai Demokrat untuk bekerja atas nama integritas yang menempatkan merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.

"Siap ga?," tanya Moeldoko.

"Dengan demikian saya menghargai keputusan saudara, saya terima sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ucap Moeldoko setelah para kader menjawab pertanyaan yang dilontarkannya.

Dekat dengan SBY

Sebelumnya, Moeldoko memiliki hubungan dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelum terjun ke dunia politik, Moeldoko adalah seorang prajurit TNI AD.

Di TNI karir Moeldoko bersinar terang hingga akhirnya dia bisa menduduki jabatan tertinggi yakni sebagai Panglima TNI.

Namun sebelumnya, karir militer Moeldoko mulai memuncak ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) sejak 20 Mei 2013.

Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.

Selang tiga bulan setelahnya, nama Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.

Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Permintaan AHY kepada Jokowi : Jangan Berikan Pengesahan KLB Partai yang Ilegal