Momen Moeldoko Cium Tangan SBY Tersebar, Rocky Gerung Sebut Kepala KSP Pasti Geram dan Pusing

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengelus dada melihat gaya Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Dia pun menyesal pernah memberikan jabatan pada Moeldoko sebagai Panglima TNI periode 2013-2015.

Seperti diketahui Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

SBY menilai Moeldoko termasuk orang tega dan berdarah dingin.

TONTON JUGA:

Selama KLB partai berlangsung, jagat dunia maya khususnya di twitter sejak 3 Februari lalu, mengungah foto lawas ketika Moeldoko mencium tangan SBY pada tahun 2013 silam.

Namun dua hari lalu, terlihat Foto Moeldoko mencium tangan Presiden SBY itu, diunggah oleh akun Twitter @UmarHSB75 dan telah mendapatkan 6.000 like dan 1.000 kali dicuit ulang.

Baca juga: 3 Hari Kepergian Rina Gunawan, Teddy Syach Curhat dan Ungkap Kondisi Anak: Tak Mudah Buat Kami

"Apa kabar Mr Moledoko? Masih ingat moment ini saat anda cium tangan SBY? Btw klu ketemu SBY apa anda berani tatap mata SBY?" tulis Gus Umar.

Melihat foto yang beredar ini Rocky Gerung, yang juga pengamat politik langsung tertawa.

Dia menilai Moeldoko pasti dongkol melihat foto ini.

Dikutip Sripoku dari akun twitternya Gerung berkata begini.

Baca juga: AHY Dikudeta Lewat KLB Deliserdang, Annisa Pohan Meradang: Apakah Kita Akan Terus Diam?

"Saya bisa bayangkan kegeraman pak Moedoko karena akhirnya seluru foto beliau cium tangan SBY dimunculkan, itu aja udah bikin pusing kepala, dia pasti menyebut bahwa sialan dibuka lagi itu," cuit Gerung, 3 Februari 2021.

Dalam postingannya Rocky Gerung menyinggung, bagaimana perang strategi antara SBY dan kubunya Jokowi pemerintah saat ini, serta Moeldoko.

Baca juga: Terkuak Isi Obrolan Tebe Eks Sabyan dan Ayus 2 Bulan Lalu, Bahas soal Perselingkuhan dengan Nissa?

"Dan kalau dari sisi skor, kubu istana atau kubu Jokowi dan Megawati ini kan pak SBY sudah menunjukkan dia menang beberapa kali, ini menurut saya akan sangat menarik bagaimana cara pak Moeldoko juga pak Jokowi menghadapi pertempuran jangan panjang yang mungkin sedang disiapkan kubunya SBY," ujar Rokcy Gerung.

Kini Faktanya Moeldoko benar-benar terpilih secara aklamasi dan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Dihadiri Peserta Ghaib

Menanggapi ini hal ini, Ketua Badan Pemilu (Bapilu) Andi Arief menanggapi soal hasil KLB yang dianggapnya illegal dan nekat.

Dalam cuitan di akun twitternya, Andi Arief menilai, KLB nekat juga akan menghasil Ketua Bonda Nekat (Bonek).

"Wkwk wkwkk KLB menghasil Ketum Bonek," cuit Andi Arief Tertawa.

Namun dia lantas menjelaskan siapa Ketum Demokrat yang sah, ya tetap AHY, sebab KLB yang digelar seperti KLB Ghaib.

"Tanggapan saya ATAS penetapan Moeldoko sebagai ketua KLB Ilegal, apakah presiden boleh dimpeach oleh anggota DPR gadungan atau abal-abal? ungkap Andi Arief.

Baca juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, Sabtu 6 Maret 2021: Leo Dapat Rezeki Nomplok, Keungan Gemini Akan Habis

Selain itu menurut Andi Arief, secara legalitas formal, KLB demokrat itu tiak satu pun dihadiri oleh Ketua DPD maupun DPC Parta Demokrat dan tidak mendapat izin dari Majelis Tinggi Demokrat.

"Ketua DPD yang hadir 0, syarat 2/3 Ketua DPC yang hadir 0 persen( dari julaht total 514 Ketua DPC, tidak ada ijin dari Majelis Tinggi," jelasnya.

"Jadi KLB dihadiri peserta Ghaib, bukan hanya abal abal tapi Ghaib, aya aya wae," ujarnya.

Penyesalan SBY Pernah Beri Jabatan Pada Moeldoko

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali mengelus dada saat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Momen tersebut terjadi saat SBY menyampaikan responsnya terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Jhoni Allen Marbun Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Gaya Pidato AHY Dalam Sorotan, Moeldoko dan Orang-orang di KLB Siap Dilawan: Jangan Injak Etika

Mulanya SBY menyebut Moeldoko sangat tega dan berdarah dingin lantaran mengkudeta putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketum Partai Demokrat.

"Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY saat konferensi pers di Perumahan Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).

SBY juga menyebut Moeldoko tidak berjiwa kesatria lantaran berusaha merebut posisi Ketum Partai Demokrat dengan cara ilegal dan inkonstitusional.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak teruji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," kata Presiden Ke-6 RI tersebut.

Perbuatan Moeldoko bahkan disebut SBY telah mempermalukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY sekaligus mengungkapkan penyesalannya pernah memberikan sejumlah jabatan kepada Moeldoko.

Diketahui, Moeldoko pernah menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD) sejak 20 Mei 2013.

Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.

Moeldoko juga diangkat menjadi Panglima TNI periode 2013 - 2015.

Saat itu Moeldoko diusulkan SBY untuk jadi Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono yang segera pensiun.

Presiden ke-6 RI itu kini mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalahnya sembari mengelus dada.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko)," ungkap SBY sembari mengelus dada.

SBY lantas memohon ampun kepada Allah SWT karena telah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko.

"Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," sambung SBY.

Optimisme Moeldoko

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya setelah didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Dalam pidato politiknya tersebut, Moeldoko mengatakan bahwa KLB digelar secara konstitusional seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moledoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan sebelum menerima amanah sebagai Ketum Demokrat, ia terlebih dahulu memastikan bahwa KLB digelar sesuai AD/ART dengan menanyakan kepada peserta kongres.

Setelah mendapat kepastian ia langsung menuju lokasi kongres.

"Sebelum saya datang ke sini, saya memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. setelah ada kepastian. Saya dengan sukarela untuk datang kesini walapun macetnya luarbiasa," kata dia.

Moeldoko mengatakan bahwa keterpilihannya sebagai Ketum Demokrat dalam KLB merupakan bagian dari Demokrasi.

Ia sangat menghargai adanya peserta kongres yang memilih Marzuki Ali yang juga dicalonkan sebagai Ketum Demokrat.

Yang pasti menurutnya tidak ada paksaan untuk memilihnya sebagai Ketum Demokrat.

"Ada yang memilih pak Moeldoko, ada yang memilih pak Marzuki Alie, ini adalah sebuah demokrasi. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dengan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh para eks kader Demokrat dan dibantu pihak eksternal adalah ilegal dan inkonstitusional.

Pasalnya, KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara itu sama sekali tidak memenuhi syarat dilaksanakannya KLB sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

"Ada yang mengatakan bodong, abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? karena KLB ini tidak seusai dengan tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham," kata AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2021).

AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki AD/ART yang jelas dan konstitusional.

Dijelaskan AHY, syarat untuk menyelenggarakan KLB di Partai Demokrat harus setidaknya didukung dan disetujui oleh 2/3 DPD dan DPC.

Tidak cukup sampai di sana, AHY menyebut peserta KLB juga harus mendapatkan pertujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Ketiga pasal tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," ujarnya.

"Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum Partai Demokrat yang sah," tandas AHY.

(Tribun Medan/Tribunnews.com/Taufik/Genik)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Beredar Fotonya Cium Tangan SBY