Pihak Istana Berang Loyalis SBY Menyeret Nama Jokowi dalam Konflik Demokrat
Andi Mallarangeng menilai seolah-olah ada pembiaran dari Presiden Jokowi kepada Moledoko yang didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat dalam KLB
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons soal permintaan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar pihak Istana menjelaskan manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat.
Andi Mallarangeng menilai seolah-olah ada pembiaran dari Presiden Jokowi kepada Moledoko yang didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB abal-abal tersebut.
Menurut Ngabalin, sebagai seorang intelektual Andi Mallarangeng seharusnya mengerti bahwa tidak semua masalah atau urusan dikaitkan dengan Presiden.
"Bang Andi seorang intelektual mengerti tentang ilmu politik, mengerti sosiologi politk, dan sebagainya, seharus mengerti tidak semua hal bisa dikaitkan dengan istana," kata Ali saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).
Menurut dia, dengan terus menyeret nama Jokowi, seolah olah Andi Mallarangeng dan lainnya tidak memiliki bahan dalam menyelesaikan masalah di internal partai.
Menurut Ali didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Deliserdang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan.
Adanya kader Demokrat yang meminta Moeldoko menjadi pemimpin partai merupakan urusan pribadi.
"Ada DPC, DPD datang ngopi ke Pak Moeldoko, lalu didapuk sebagai ketua umum, itu pribadi, keputusan pribadi, engga usah dikait-kaitkan dengan Presiden, masa sedikit-sedikit presiden," katanya.
Menurut Ali, Moeldoko merupakan mantan prajurit yang berkarir dari bawah sehingga kemudian menjadi Panglima TNI. Moeldoko tahu etika dan apa yang harus dilakukan saat diminta menjadi ketua umum.
"Tidak usah diajarkan bebek berenang, pak Moeldoko itu Jenderal bintang 4 , doktor cumlaude, Mantan Panglima, berkarir dari bawah mengerti dia tentang itu," katanya.
Sebelumnya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam kerumunan acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.
Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut. Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan. Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi. Jadi bagaimana ini, dimana negara pada saat itu? dimana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).
Partai Demokrat, kata Andi, menduga presiden Jokowi membiarkan adanya praktik kudeta partai yang dilakukan oleh orang dekatnya di istana. Atas dasar itu, kegiatan KLB Demokrat kubu Moeldoko Cs dibiarkan tetap berlangsung.
"Masa sih pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat. Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan, apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi," ujar dia.
