Program Rumah Andalan Anies Baswedan Tersangkut Korupsi, Begini Nasib Rumah DP 0 Rupiah

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Program rumah DP 0 Rupiah terganjal kasus korupsi setelah Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun bergerak cepat dengan mencopot Yoory C Pinontoan dari jabatannya.

Program rumah DP 0 Rupiah merupakan program andalan Anies Baswedan.

Pasalnya, program rumah DP 0 Rupiah adalah satu diantara janji kampanye Anies Baswedan saat berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017 lalu.

Anies menjanjikan program DP Rp 0 sebab ia menilai baru 51 persen penduduk Jakarta yang memiliki hunian, baik rumah tapak maupun vertikal.

Sementara sisanya merupakan penduduk miskin yang belum memiliki hunian sendiri.

Itulah sebabnya, program DP Rp 0 dicanangkan untuk memberikan keringanan bagi penduduk Jakarta yang ingin memiliki rumah.

"Ini kan salah satu mekanisme pembiayaan, jadi suplai rumahnya sudah banyak dibangun, yang belum mekanisme pembiayaannya," kata Anies pada 12 Juni 2017 lalu dikutip dari Kompas.com.

Saat program DP 0 Rupiah mulai diperkenalkan, sejumlah pihak sempat meragukan hal itu.

Realisasi Program Rumah DP 0 Rupiah

Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP Rp 0 baru 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal menyediakan 300.000 rumah selama lima tahun.

Rumah yang sudah dibangun terletak di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana milik.

Minimnya realisasi pembangunan rumah DP Rp 0 ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada akhir tahun lalu.

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 saja belum tercapai," kata Eneng saat dihubungi melalui telepon.

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam lima tahun, atau 60.000 rumah per tahun.

Namun, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0.

"(Pembangunan) rumah DP Rp 0 tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus-menerus. Yang kita sayangkan lahannya terus dibeli, tapi tidak dibangun," kata dia.

Terkendala Penjualan

Di samping mengalami kendala pembangunan, program rumah DP Rp 0 ternyata juga mengalami kendala penjualan.

Setahun setelah dibuka, baru 32 persen dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual.

Banyak warga sebenarnya sudah mendaftar untuk menempati unit di Klapa Village tersebut.

Hanya saja, permohonan kredit mereka ditolak Bank DKI.

Penolakan terjadi lantaran calon pembeli, yang memiliki gaji setidaknya Rp 7 juta per bulan, juga mempunyai tanggungan kredit lain yang belum dilunasi.

Rata-rata memiliki tanggungan cicilan lain, seperti kredit sepeda motor.
Beberapa juga memiliki pinjaman online.

Diberitakan sebelumnya, biaya cicilan untuk unit tipe 21 di Klapa Village adalah Rp 1,2 juta per bulan. Sementara unit dengan tipe 35 dikenai harga cicilan sebesar Rp 2 juta per bulan.

Kritikan Anggota DPRD DKI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengkritik anggaran pembangunan Rumah DP 0 yang tidak muncul dalam rapat pembahasan Kebijakan Anggaran Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2021.

Eneng yang merupakan anggota Fraksi Partai Soilidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan yang muncul justru anggaran pengadaan lahan tanpa ada pembangunan Rumah DP 0 yang dijanjikan Anies.

"Rumah DP 0 (anggaran) pembangunan tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus menerus yang kita sayangkan lahannya terus dibeli tapi tidak dibangun," ujar Eneng saat dihubungi melalui telepon, Kamis (19/11/2020).

Padahal, lanjut Eneng, janji Gubernur Anies Baswedan untuk membangun hunian dengan DP 0 rupiah dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak 300.000 rumah.

Dia ragu target tersebut akan tercapai, karena di tahun keempat Anies, tidak ada pertumbuhan pembangunan rumah DP 0 Rupiah yang sampai 1 persen.
"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 aja belum tercapai," kata dia.

Realisasi program rumah DP 0 Rupiah tersebut juga sempat disoroti oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter Oktober lalu.

Dia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 mencatat 5 juta warga DKI Jakarta belum memiliki rumah.

"Tahun 2017 sekitar 5 juta tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak," kata dia.

Bahkan rusunami yang berada di Cengkareng Jakarta Barat masih banyak yang belum terisi.

Baca juga: Ingin Dapatkan BLT Rp 600 Ribu Perbulan, Siapkan KTP dan KK, Pendaftaran Dibuka Pekan Ini

Baca juga: Sempat Positif Covid-19, Rina Nose Bagikan Pengalamannya: Awalnya Gara-gara Tersedak Nasi

Baca juga: Jadwal One Piece Chapter 1007 di Manga Plus, Perospero Bakal Hentikan Aksi Marco

Baca juga: Jelang Pengumuman Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Simak Passing Grade yang Wajib Dipenuhi

Dia menilai Dinas Perumahan DKI Jakarta juga gagal menjalankan program tersebut.

"Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun, tidak terasa. Jadi program DP 0 Rupiah ini menurut saya belum berhasil," kata dia.

Seperti diketahui, pembahasan KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 dilakukan pembahasan bersama Komisi pada 16-17 November lalu di hotel kawasan Puncak, Jawa Barat.

Saat ini hasil pembahasan masih di tahap pembahasan dan belum ditentukan besaran jumlah RAPBD DKI Jakarta 2021 yang akan disetujui.

Pencopotan Yoory

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencopot Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

Langkah ini terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan Yoory C Pinontoan dan dirinya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (5/3/2021).

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan," kata Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi, dalam keterangan resminya melalui PPID DKI, Senin (7/3/2021).

"Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," lanjutnya.

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang," kata Riyadi.

Menurutnya, ketetapan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016.

Sebelum itu, Yorry sempat menjabat Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak 1991.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Satu di antaranya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2019.

Penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Satu di antaranya YC, seorang Direktur Utama sebuah BUMD Pemprov DKI.

Para tersangka termasuk YC dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Tim penyidik KPK bahkan dikabarkan telah bergerak cepat mengusut kasus ini dengan menggeledah sejumlah lokasi.

Satu di antaranya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (3/3/2021) lalu.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.

Akan tetapi hingga berita ini diturunkan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dan sejumlah komisioner KPK belum merespons konfirmasi yang dilayangkan.

Respon KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di daerah Cipayung, Jakarta Timur.

Penyidikan dilakukan setelah KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Pembelian lahan yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan program rumah DP Rp 0 yang menjadi program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz juga membenarkan bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, berinisial YC (Yoory C Pinontoan), ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Berdasarkan info yang saya dapat dari asisten perekonomian, berita tersebut benar," kata Azis melalui pesan singkat, Senin (8/3/2021).

Untuk diketahui, Pembangunan Sarana Jaya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pembangunan properti Pemprov DKI, salah satunya proyek rumah DP Rp 0.

Anies kemudian menonaktifkan Yoory C Pinontoan sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi dalam keterangan tertulis.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi", .

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fraksi PSI Sebut Tak Ada Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 di RAPBD 2021", .

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi", .

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menilik Proyek Rumah DP Rp 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi", .

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Jadi Tersangka Dugaan Korupsi oleh KPK, Anies Copot Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya,