Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Ungkap Dana Bansos Malah Buat Bayar Cicilan Kendaraan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani menyebut, banyak warga tak menggunakan dana bantuan sosial tunai (BST) secara bijak.

Padahal, dana Rp 300 ribu diberikan pemerintah kepada penerima manfaat agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka di tengah pandemi Covid-19.

"Pada kenyataannya memang ada dana tersebut yang dipakai bukan untuk kebutuhan sehari-hari, kebanyakan juga dipakai untuk membayar cicilan kendaraan dan lain-lain," ucapnya, Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, fenomena ini terjadi lantaran kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait penggunaan dana bansos.

Untuk itu, Rany meminta Pemprov DKI atau dalam hal ini Dinas Sosial mengevaluasi kembali program bansos tunai ini.

"Saya berharap Dinsos melakukan evaluasi dan perbaikan supaya penerima bansos ini tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan juga," ujarnya dalam diskusi virtual.

Baca juga: Korban Kecelakaan Bus di Sumedang Sempat Video Call Keluarga, Sampaikan Permintaan Terakhir

Baca juga: Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Kerap Dapat Laporan Bansos Tunai Covid-19 Disunat Oknum RT/RW

Baca juga: Jhoni Allen Ungkap Alasan Tunjuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB

Selain penyalahgunaan dana bansos, Rany menyebut, dirinya banyak menerima aduan terkait keterlambatan pencairan dana bansos tunai tahap kedua pada Februari lalu.

Bahkan, ia menyebut, penerima manfaat hingga detik ini belum menerima bansos tunai yang sebelumnya dijanjikan bakal diberikan empat bulan berturut-turut.

Adapun dalam penyaluran bansos tunai ini, pemerintah memberikannya lewat transfer dana melalui Bank DKI.

"Mudah-mudahan Bank DKI juga bisa melakukan perbaikan, saya merasa banyak hal yang belum diupgrade," kata dia.

"Melihat beberapa informasi yang belum clear, DKI harus terus memperbaiki diri," tambahnya menjelaskan.

BST disunat oknum RT/RW

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani mengaku mendapat banyak pengaduan dari masyarakat soal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan Pemprov DKI.

Ia menyebut, banyak masyarakat yang mengeluh bansos tunai Rp 300 ribu yang diterima tak bisa seluruhnya dinikmati.

Usut punya usut, dana tersebut disunat oleh oknum RT/RW yang meminta jatah bansos tunai dengan berbagai alasan.

"Banyak laporan ke kami juga memang masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW  yang  melakukan pemotongan dana BST ini," ucapnya, Kamis (11/3/2021).

Meski demikian, Rany tak menjelaskan lebih rinci lokasi penyunatan dana bansos oleh oknum RT/RW tersebut.

Selain itu, politisi Gerindra ini menyebut, banyak penerima manfaat yang tak menggunakan dana bansos tunai dengan bijak.

Bahkan, banyak masyarakat yang memanfaatkan dana bansos untuk membayar cicilan kendaraan mereka.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan imbauan pemerintah yang meminta mereka menggunakan dana bansos tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pada kenyataannya memang ada dana tersebut yang dipakai bukan untuk kebutuhan sehari-hari, kebanyakan juga dipakai untuk membayar cicilan kendaraan dan lain-lain," ujarnya dalam diskusi virtual.

Rany mengatakan, banyak warga mengeluh soal keterlambatan pencairan dana bansos tahap kedua pada Februari lalu.

Bahkan, penerima manfaat sampai awal Maret ini belum mendapat bansos tunai yang biasanya ditransfer lewat rekening Bank DKI.

"Banyak aduan ke kami yang ATM-nya itu kosong belum ada isinya," kata Rany. 

Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat, Rany meminta Pemprov DKI atau dalam hal ini Dinas Sosial untuk segera berbenah.

Tujuannya agar tidak ada lagi oknum yang menyunat jatah yang seharusnya diterima masyarakat.

"Jadi memang sebaiknya bantuan tunai dievaluasi supaya ada perbaikan kedepannya," tuturnya.