Sehari Sebelum KLB Demokrat Bareng Moeldoko, Begini Respon Jokowi Pertama Tahu Kepala KSP Terlibat

Mahfud menilai, gerakan KLB Deli Serdang begitu hebat karena tak diketahui bergerak prosesnya hingga mencuat di Medan.

Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Siti Nawiroh
(Dok. Biro Pers Setpres).
Respon Presiden Jokowi Saat Pertama Kali Tahu Moeldoko Terlibat di KLB Deli Serdang. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tak ada satu pun yang mengetahui Kepala KSP Moeldoko terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mahfud MD bahkan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tak pernah tahu terkait hal itu.

Sebagai informasi, imbas KLB Deli Serdang, kini Partai Demokrat terbagi menjadi dua yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.

Akibatnya kedua kubu saat ini saling klaim legalitas keberadaan mereka.

Pihak DPP Partai Demokrat menganggap KLB tersebut ilegal lantaran tidak sesuai AD/ART partai.

TONTON JUGA:

Sementara KLB di Deli Serdang menyatakan AHY otomatis demisioner usai Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum.

Mahfud telah menyampaikan bahwa sejauh ini konflik Partai Demokrat merupakan masalah internal.

Pertikaian tersebut belum menjadi masalah hukum karena pihak penyelenggara KLB belum meminta pengesahan baru.

"Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat," cuitnya melalui akun twitter @mohmahfudmd, Sabtu (6/3).

TONTON JUGA:

Lantas bagaimana tanggapan Jokowi sebenarnya terhadap keterlibatan Moeldoko?

Dilansir dari program acara Mata Najwa pada Kamis (11/3), Najwa Shihab selaku host mempertanyakan sikap Presiden Jokowi tersebut.

"Apakah Pak Jokowi mengetahui dan merestui keterlibatan Moeldoko?" cecar Najwa Shihab.

Baca juga: VIDEO CCTV Penampakan Bus Sebelum Masuk Jurang di Sumedang, Kini Keluarga Korban Menanti Kepastian

Mahfud MD menceritakan, Presiden Jokowi mengaku tak mengetahui keterlibatan Moeldoko pada awalnya meski mereka sehari sebelumnya sempat bersama-sama.

FOLLOW JUGA:

"Pak Jokowi sekarang mengetahui tetapi pas Moeldoko berangkat itu tak mengetahui. Saya bertanya ke Pak Moeldoko dan Pak Jokowi."

"Jadi pada Senin saya bertemu Pak Jokowi dan beliau bilang 'saya gak tahu betul, Kamis pagi saya, Pak Moeldoko dan Pak Praktino meresmikan sesuatu di Banten tetapi dia tak cerita apapun'."

"Saya juga konfirmasi ke Pak Moeldoko, dia bilang 'itu urusan saya dan saya gak ditanya'," papar Mahfud MD.

Baca juga: Cerita Korban Selamat Kecelakaan Bus Masuk Jurang di Sumedang, Bus Goyang, Penumpang Serempak Takbir

Mahfud menilai, gerakan KLB Deli Serdang begitu hebat karena tak diketahui bergerak prosesnya hingga mencuat di Medan.

"Kita gak pernah tahu ada KLB itu, saya baru tahu Kamis sorenya karena dapat surat dari AHY," imbuh Mahfud MD.

Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum (kanan) . Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum.
Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum (kanan) . Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum. (TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA)

Menko Polhukam menilai masalah ini terbagi menjadi dua urusan yakni urusan pribadi Moeldoko dan urusan Presiden Jokowi soal jabatan para pembantunya yang menjadi hak prerogatif.

"Sejak dulu tiap KLB tandingan selalu ada orang Istana. Waktu jaman Bu Mega, ada Pak Mantori orang Istana. Waktu jaman Pak SBY, ada dua menteri di PKB. Tetapi dulu di KLB, ada yang ngaku ketua wilayah dan sebagainya padahal gak pernah muncul di partai. Jadi sebenarnya ini biasa terjadi," beber Mahfud MD.

Mahfud MD menyatakan, jika Pemerintah tak main-main menghadapi polemik maka akan dikritik masyarakat.

Baca juga: Ruhut Sitompul Sedih Lihat Polemik Partai Demokrat, Terima Kasih ke SBY, Bela Moeldoko Tak Bersalah

Menkopolhukam Mahfud MD saat menyambangi tempat tinggal almarhum Artidjo Alkostar di Apartemen Springhill Terrace Residence, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (28/2/2021).
Menkopolhukam Mahfud MD saat menyambangi tempat tinggal almarhum Artidjo Alkostar di Apartemen Springhill Terrace Residence, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (28/2/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO)

"Kalau saya melihat kesan presiden, ya hepi-hepi saja tuh. Ya memang dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Moeldoko terlibat. Tetapi beliau diam saja (tak uring-uringan soal itu, red)."

"Kadangkala Pak Jokowi senyum-senyum tetapi tindakannya muncul," imbuh Mahfud MD.

Baca juga: Menilik Gestur Tubuh Kaesang saat Klarifikasi, Pakar Ekspresi: Dia Malu dan Punya Beban Berat

Ibas Kumpulkan Anggota Dewan Fraksi Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan keyakinannya negara hadir untuk meluruskan soal pengambilalihan Partai Demokrat akhir-akhir ini.

Hal itu dikatakannya dalam pertemuan Ibas dengan para anggota fraksi Demokrat DPR RI.

Menurutnya, memang itulah tugas pemerintah dan negara.

‘’Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah,’’ kata Ibas dalam keterangannya yang diterima, Selasa (9/3/2021).

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara pada Jumat lalu, menurut Ibas, secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi.

Akan tetapi, adik Agus Harimurti Yudhoyono itu yakin pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.

‘’Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah, jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika, dan sesuai konstitusi," kata Ibas.

Wakil Ketua Umum PD Edhie Baskoro Yudhoyono 1
Wakil Ketua Umum PD Edhie Baskoro Yudhoyono

"Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi,’’ ujarnya lagi.

Ibas berharap, kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini.

Demokrasi yang indah, dikatakan Ibas, dijalankan dengan cara-cara yang juga indah dan penuh martabat.

‘’Bagi kami ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: ‘’Ayo kita selamatkan demokrasi,’’ ucapnya seraya meminta para kader menggaungkan tagar #SelamatkanDemokrasi.

Ibas juga yakin, masyarakat dan pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana yang aktivitas yang bersifat ilegal.

‘‘Dari kacamata mana pun, kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota Fraksi PD tidak perlu ragu akan hal tersebut,’’ katanya secara lantangn

Anggota F-Demokrat, dan para pengurus Demokrat di seluruh Tanah Air, diingatkan Ibas agar senantiasa berada dalam komitmen bersama aspirasi rakyat.

“Terus perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama,’’ tandasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved