Moeldoko Diminta Mundur dari Ketum Demokrat versi KLB, Bersediakah?

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Polemik Partai Demokrat makin memanas setiap harinya.

Puncaknya, saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai menghasilkan putusan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat.

Diketahui, isu ini cukup membuat geger publik, sebab Moeldoko merupakan pejabat pemerintah di lingkaran istana.

Moeldoko juga bukan kader Partai Demokrat.

Menanggapi isu partainya, Politikus Demokrat, Rachland Nashidik menyebut jalan terbaik bagi Moeldoko yakni mundur dari posisi Ketum Demokrat versi KLB.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter, @RachlandNashidik, Jumat (12/3/2021).

"Jalan terbaik bagi @GeneralMoeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB Ilegal," tulis Rachland.

Menurutnya, dengan jalan itu, Moeldoko dapat melepaskan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah dari protes publik.

"Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik," lanjutnya.

Kata Rachland, mundurnya Moeldoko dari Ketum Demokrat versi KLB, akan menjadi alasan Jokowi mempertimbangkannya untuk tetap di lingkungan istana.

"Ini juga cara yang memberi Presiden alasan untuk mempertahankannya di istana," katanya.

Kini, kedua kubu, baik di bawah pimpinan Agus Harimurti Yuhdoyono (AHY) maupun Moeldoko saling melayangkan gugatan satu sama lain.

Diberitakan sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie, Rusdiansyah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada Jumat (12/3/2021).

Rusdiansyah mengatakan akan melaporkan AHY atas dugaan pemalsuan akta otentik AD/ART Demokrat tentang pendirian partai.

AHY dinilai telah mencantumkan nama SBY sebagai pendiri Partai Demokrat secara diam-diam.