Breaking News:

Korupsi Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Lagi, Ketua DPRD DKI 'Tunjuk Hidung' Anies Baswedan Soal Kasus Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi lagi-lagi menuding Gubernur Anies Baswedan terlibat dalam kasus ini.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (15/3/2021). Prasetyo Edi Marsudi lagi-lagi menuding Gubernur Anies Baswedan terlibat dalam kasus ini. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kasus korupsi pembelian lahan untuk program DP 0 Rupiah yang menjerat Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan makin memanas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi lagi-lagi menuding Gubernur DKI Anies Baswedan terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, orang nomor satu di DKI itu yang menerbitkan aturan sebagai landasan hukum untuk mencairkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 800 miliar bagi Sarana Jaya pada 2019 lalu.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

"Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (19/3/2021).

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan bahwa Sarana Jaya harus melaporkan hasil penggunaan PMD itu kepada Gubernur Anies.

Baca juga: Datang ke PN Jakarta Timur dari Luar Kota, Simpatisan Rizieq Shihab Jalani Swab Test Antigen

Baca juga: Bahagia, Saya Ingin Buka Lembaran Baru Sebagai Laki-laki Ucap Serda Aprilio Manganang Menangis

Baca juga: Video Wanita Bertato di Dada Menghina Polisi Viral di Media Sosial, Jengkel Karena Diusir saat Makan

Laporan diberikan kepada Anies secara periodik per tiga bulan dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," ujarnya.

Wagub DKI Sebut Eksekutif dan Legislatif Punya Tanggung Jawab Sama

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved