Breaking News:

#PSITolakImporBeras Jadi Trending di Media Sosial Twitter Sepanjang Sabtu (20/3)

Tagar atau hastag #PSITolakImporBeras merajai jagat media sosial Twitter pada Sabtu 20 Maret 2021.

TribunJakarta.com/Ega Alfreda
ILUSTRASI Tim Satgas Pangan Provinsi Banten saat melakukan pengecekan ke beberapa gudang beras di wilayah Tangerang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tagar atau hastag #PSITolakImporBeras merajai jagat media sosial Twitter pada Sabtu 20 Maret 2021.

Tagar tersebut menjadi trending topic dengan jumlah tweet dan retweet lebih dari 4.000 kali.

Diberitakan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan RI untuk mengimpor 1 juta ton beras.

Impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro.

Pernyataan PSI ini terus bergulir dan menjadi bahan pembicaraan di media sosial.

Salah seorang netizen yang terlibat, dengan akun @melanirip, menulis, “Mantap nih. PSI mendukung petani Indonesia agar terus maju. Kalo sampai ada impor beras, petani lokal bakalan rugi kan.”

Lalu, ada juga @jongiiniee yang menulis, “Pemilihan waktu yang baik untuk impor beras harusnya diperhitungkan.”

Tagar atau hastag #PSITolakImporBeras merajai jagat media sosial twitter pada Sabtu 20 Maret 2021.
Tagar atau hastag #PSITolakImporBeras merajai jagat media sosial twitter pada Sabtu 20 Maret 2021. 

Selain mempertanyakan soal waktu impor, PSI juga menegaskan Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras.

Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

“Selain data, perlu juga dicek terutama terkait impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan bahwa terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” ujar Kokok.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved