Menko PMK: Pemerintah Tiadakan Mudik Tahun Ini

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menghapus kegiatan mudik pada Idul Fitri pada tahun ini.

Keputusan ini diambil setelah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.

"Maka ditetapkan bahwa pada tahun 2021 mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja mandiri.

"Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri  BUMN karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ucap Muhadjir.

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan jatah cuti Idul Fitri selama sehari.

Namun masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halaman.

"Cuti bersama Idul fitri tetap satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas mudik," pungkas Muhadjir.

Menteri Kesehatan Minta Keputusan Tidak Ada Larangan Mudik 2021 Dikaji Ulang

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin meminta kebijakan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 di tengah pandemi Covid-19 untuk dikaji kembali.

Dirinya khawatir, setelah mudik akan ada ledakan jumlah positif Covid-19 seperti yang terjadi pada tahun lalu.

"Memang sekarang sudah turun (kasus Covid-19) tapi faktanya juga teman-teman harus tahu, kita sudah naik empat kali," ungkap Budi saat memantau vaksinasi Covid-19 di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (24/3/2021).

Ia juga membeberkan, berkaca dari tahun lalu setiap usai libur panjang terjadi kenaikan jumlah positif Covid-19 sebanyak 30 sampai 50 persen.

"Saat ini sedang dalam kajian Menteri Perekonomian tapi saran saya teman-teman hati-hati karena sayang ini sudah turun. Namun keputusannya akan diumumkan secara spesifik oleh Pak Menko," tutup Budi.

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, belum ada keputusan tetap soal kebijakan soal mudik Lebaran 2021 yang bakal berlangsung di tengah pandemi.

Kendati demikian, ia membuka kemungkinan bahwa itu akan diputuskan sebelum puasa dimulai. 

"Soal mudik lebaran itu belum kami putuskan. Nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa akan ada keputusan," ujar Ma'ruf di sela kunjungannya ke Lampung, Senin (22/3/2021).

Ia mengatakan, pada prinsipnya keputusan boleh mudik Lebaran atau tidak, yang dipertimbangkan adalah dampak yang akan muncul.

Baca juga: Kronologi Penemuan Benda Diduga Bom di Rumah Petinggi KAMI Ahmad Yani

Baca juga: BREAKING NEWS Petinggi KAMI Ahmad Yani Terkejut Benda Mirip Bom di Depan Gerbang Rumahnya

Baca juga: Cita Citata Bakal Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Warga Jakarta diminta di rumah saja

Bulan suci Ramadan masih sekitar satu bulan lagi, artinya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah masih sekitar dua bulan lagi, namun kegaduhan terkait mudik Lebaran 2021 sudah santer terdengan dan menjadi pembahasan di mana-mana.

Para prinsipnya, melalui Kementerian Perhubungan, Pemerintah kali ini tidak akan melarang mudik Lebaran 2021 seperti tahun sebelumnya, mudik Lebaran 2020.

Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa Pemerintah pada prinsipnya tidak akan melarang mudik Lebaran 2021 itu langsung disambut gembira, terutama di kalangan pengusaha otobus (PO).

Maklum, musim mudik Lebaran 2020 para pengusaha otobus benar-benar "mati suri" karena ada larangan resmi dari Pemerintah terkait mudik Lebaran 2020.

Hanya saja, meski Pemerintah tidak akan melarang mudik Lebaran 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, tempat terbaik tetaplah rumah meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengindikasikan tidak melarang mudik pada tahun 2021.

"Kami memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Alhamdulillah, karena sudah turun, kemudian sudah vaksin, pada tahun lalu saudara kita tidak bisa mudik, libur 3—4 kali," kata Riza di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Selain itu, kata dia, pada tahun lalu mereka juga tidak diperkenankan mudik.

Maka, pemerintah mengambil kebijakan pada tahun ini diberikan keleluasaan. Namun, bagi warga Jakarta, sedapat mungkin, tempat yang terbaik adalah rumah.

Politikus Gerindra itu memahami mudik Lebaran menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah pusat turut menjamin perlindungan masyarakat dari COVID-19.

"Dipastikan tesnya, PCR-nya, rapid antigen, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah vaksin dan dilihat. Jangan sampai mudik tahun lalu kita bisa mencegah, orang tua kita, kakek-nenek kita selamat," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Jangan sampai kali ini karena kangen mudik, kemudian datang ke kampung, kita membawa virus ke kampung sehingga orang tua, kakek, nenek kita jadi terpapar virus. Jangan sampai seperti itu," kata Ariza.

Meski demikian, Riza lebih merekomendasikan warga tetap berada di Jakarta dan tidak bepergian karena momen lebaran bisa dirayakan secara virtual.

"Jadi, sekalipun pemerintah memberikan keleluasaan. Akan tetapi, tolong tetap diperhatikan protokol kesehatan dan dipastikan," katanya.

Ia berpesan, "Kalau bisa di Jakarta, tetap di Jakarta. 'Kan bisa video call, 'kan enggak ada beda. Mukanya enggak ada berubah 'kan? Tetap ganteng, tetap cantik. Jadi, mohon diperhatikan, sekalipun diperkenankan, mohon diperhatikan protokol kesehatan dan tetap tempat terbaik adalah berada di rumah," kata Ariza.

Sebelumnya, dikabarkan pemerintah merencanakan kebijakan baru.