Breaking News:

Satpol PP Ingatkan Warga Jangan Beri Uang ke Pengemis: Bisa Didenda Hingga Rp 20 Juta

Bagi mereka yang masih memberikan uang, sanksi denda hingga kurungan penjara siap menanti.

TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Ilustrasi ondel-ondel yang sering dibuat ngamen di jalan-jalan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengingatkan masyarakat tidak memberikan uang kepada pengemis atau pengamen jalanan, termasuk ondel-ondel.

Bagi mereka yang masih memberikan uang, sanksi denda hingga kurungan penjara siap menanti.

"Orang yang memberikan uang kepada pengemis itu bisa dikenakan sanksi di dalam peraturan daerah," ucap Arifin, Sabtu (27/3/2021).

Aturan yang dimaksud Arifin ialah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pada Pasal 40 aturan itu disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang, menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan penggelap mobil.

Kemudian pada poin selanjutnya tertulis, setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. 

Terakhir, setiap orang atau badan dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan penggelap mobil.

Bagi masyarakat yang melanggar aturan ini bakal diancam pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.

Walau demikian, Arifin menyebut pihaknya bakal mengedepankan penindakan yang bersifat persuasif.

Imbauan kepada masyarakat pun bakal terus dilakukan agar tak ada lagi yang memberikan uang kepada para pengamen atau pengemis di jalan.

Baca juga: Sensasi Makan Nasi Padang Dengan Sambal Jengkol yang Legit di RM Rinai Pambasuah Luko

Baca juga: Link Baca Manga One Piece 1008, Kemunculan Kurozumi Orochi dan Kanjuro Berdampak ke Perang

Baca juga: Viral, Gara-gara Sering Berkunjung ke Rumah Sahabat, Wanita Ini Malah Dilamar Ayahnya

"Sekarang ini edukasi dulu kepada semua pihak supaya mengetahui bahwa antara yang menerima dan memberi pun sebenarnya dalam Perda tetap dikenakan sanksi dan dilarang," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan, Arifin pun mendorong mereka untuk memberi sumbangan kepada lembaga atau organisasi resmi.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved