TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Surat Keputusan Menteri Pertanian terkait impor Grand Parents Stock (GPS) atau indukan induk ayam pedaging dan petelur dinilai untuk tujuan agar harga stabil.

Dengan kebijakan tersebut, bisa mengurangi jumlah impor GPS dari 707.000 ekor GPS menjadi 600.000. 

Dengan demikian, untuk menekan tak terjadi over supply pada final stock (FS) ayam pedaging dan petelur di pasar.

Namun, kebijakan tersebut dikritik karena dinilai justru menyulitkan peternak mandiri.

“Persoalannya 64 persen impor GPS dikuasai oleh dua integrator. Mereka menyalurkan GPS ke afiliasinya. Sementara, peternak mandiri sulit mendapatkan GPS dari integrator," ujar Ketua Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI), Noufal Hadi, dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut membuat peternak mandiri yang menyuplai 20 persen ayam potong nasional seperti justru tak dipedulikan. 

Noufal berharap ada peninjauan ulang terkait keputusan jumlah kuota GPS.

Hal ini agar bisa mencukupi kebutuhan DOC atau bibit anak ayam bagi peternak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Dia mengatakan, kondisi tersebut membuat peternak mandiri yang kesulitan mendapatkan GPS, harus membelinya dari tangan ketiga,

"Tentu harganya jauh lebih mahal ketimbang membelinya dari breeding farm," ujarnya.