Respons AHY saat Kepengurusan Partai Demokrat Versi Moeldoko Ditolak Pemerintah

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dirinya siap berkeliling Tanah Air dalam waktu dekat guna memperkuat soliditas partainya.

Safari dirinya ke daerah bakal dimulai akhir pekan ini, setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang digagas kubu Moeldoko.

"Akhir minggu ini, InsyaAllah saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya keliling nusantara, untuk memperkuat soliditas dan persatuan segenap kader di seluruh tanah air," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

Ia mengajak seluruh kader Demokrat untuk merapatkan barisan dan bangkit dari keterpurukan akibat digoyang isu dwi kepengurusan di tubuh partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Mari rapatkan barisan. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit," ujar AHY.

Tak hanya itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga mengajak para kadernya untuk melanjutkan perjuangan Partai Demokrat saat ini.

Salah satu caranya adalah dengan menjadikan peristiwa KLB ilegal sebagai hikmah dan pelajaran berharga untuk meningkatkan soliditas serta menjadi momentum untuk bangkit kembali.

"Hindari fitnah dan hoaks. Sampaikan pendapat, terutama di media sosial secara bertanggung jawab. Jangan euforia yang berlebih-lebihan," jelasnya.

Selain itu, AHY mengingatkan para kader harus menggaungkan karakter Partai Demokrat yang cerdas dan santun.

Begitu pula untuk terus berkoalisi dengan rakyat.

"Ingat karakter Demokrat, sebagai partai yang cerdas dan santun. Harus tetap rendah hati, harus tetap mawas diri. Terus kuatkan silaturahmi dan kolaborasi kita, dengan masyarakat sipil dan segenap elemen bangsa lainnya," kata AHY.

"Mari terus berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan rakyat. Insya Allah, niat baik ini dan perjuangan kita semua akan diridhai oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.