Larangan Mudik, PO Otobus Minta Pemerintah Tindak Tegas Travel Nakal

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI- Pengurus PO Prima Jasa Terminal Induk Bekasi Mulyadi mengaku tak bermasalah terhadap larangan mudik yang diberlakukan pemerintah saat Lebaran 2021 mendatang.

"Kami menyambut baik program pemerintah tersebut," kata Mulyadi saat ditemui di lokasi, Sabtu (3/4/2021).

Namun demikian, ia meminta agar pemerintah bisa menindak tegas travel-travel yang beroperasi mengangkut penumpang.

Pasalnya, Mulyadi menilai selama ini travel-travel hanya disanksi diputar balik mana kala kedapatan membawa penumpang di ruas jalan, seperti yang terjadi pada saat PSBB diberlakukan.

"Tapi dengan satu catatan, tolong pertegas aturan yang sudah ada," ucapnya.

Begitu pula kepada PO yang masih membandel dan nekat beroperasi pada tahun lalu, ketika larangan mudik juga diberlakukan.

"Kalau ada trayek-trayek yang nakal dan masih beroperasi setelah larangan mudik, tidak pakai prokes, tindak tegas. Kalau memamg ada PO lain yang nakal masih beroperasi, tolong disanksi," ujar Mulyadi.

Baca juga: Warga dan PPSU Cipinang Melayu Nikmati Hasil Panen Lele di Kolong Tol Becakayu

Baca juga: Apa Urusannya Sama Negara?Kritik Ernest Prakasa Pada Nikahan Atta-Aurel yang Diposting Akun Setneg

Baca juga: Lagi Ngerjain Tugas di Kampus, Mahasiswi Ditodong Celurit, Videonya Ada di Sini

Sebelumnya, guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah memberlakukan larangan mudik yang akan diterapkan pada 6-17 Mei 2021 mendatang.

Ada pun keputusan larangan rersebut ditetapkan melalui rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendi bersama menteri lain pada 26 Maret lalu. (Penulis: Rangga Baskoro)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Perusahaan Otobus Tak Masalah Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Tegas Tindak Travel yang Beroperasi