Breaking News:

Pembelajaran Tatap Muka

Tahun Ajaran Baru, Wali Murid di Jabar Berhak Tentukan Metode Pembelajaran Anaknya di Sekolah

Pada tahun ajaran baru, setiap satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, termasuk juga Cabang Dinas, wajib menyediakan dua layanan pembelajaran

TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, saat dijumpai wartawan di SMAN 4 Depok, Tapos, Kamis (8/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, TAPOS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan tengah bersiap untuk menggelar pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru pada Juli-Hingga Desember 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan, pada tahun ajaran baru nanti, setiap satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, termasuk juga Cabang Dinas, wajib menyediakan dua layanan pembelajaran, yakni pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Maka saya katakan untuk Juli yang akan datang, PTM terbatas dengan AKB (adaptasi kebiasaan baru). Setiap sekolah menyediakan keduanya bisa PTM dan PJJ,” ujar Dedi saat berkunjung di SMAN 4 Depok untuk menjadi pembicara Sosialisasi Draf Pergub PPDB Tahun 2021 bersama anggota Komisi V DPRD Jabar, Tapos, Kamis (8/4/2021).

Lanjut Dedi, nantinya para orang tua atau wali murid juga berhak untuk menentukan metode pembelajaran yang akan ditempuh oleh anaknya.

“ Tentunya orang tua punya hak memilih apakah anaknya mau PTM atau PJJ. Terus yang selanjutnya juga bagi guru yang divaksin tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Baca juga: Cerita Gangga Kusuma Bangun Karier di Industri Musik, Tak Cuma Butuh Bakat dan Kerja Keras

Dedi mengakui, saat ini pihaknya tengah memprioritaskan vaksinasi untuk kalangan guru dan tenaga pendidikan.

“Saat ini kita memprioritaskan pelaksanaan vaksin bagi guru dan tenaga pendidikan.  Vaksin ini kita lakukan dari Maret hingga Juni, harapannya seluruh guru-guru ini bisa dapat divaksin,” imbuhnya.

Terakhir, pria yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Depok ini menuturkan, bahwa dalam  proses pembelajaran tatap muka, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan secara ketat.

Baca juga: Bocah SD Nyaris Jadi Korban Prostitusi Online, Wagub DKI Bakal Beri Sanksi Pengelola Apartemen Lalai

Baca juga: Legenda Persija Sebut Penampilan Simic Kurang Maksimal Saat Fase Grup Piala Menpora

“Hal lain dalam konsep PTM kita juga sudah menyampaikan pada teman teman KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan,Pemda tetap melakukan pengawasan dengan Cabang Dinas dan Disdik."

"Jika terdapat kasus saat PTM, maka satuan pendidikan atau pihak sekolah wajib menangani penanganan kasus, dan memberhentikan sementara. Makanya di sekolah wajib ada ruang ruang khusus untuk melakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved