Jokowi Larang Mudik Menjelang Lebaran, DPRD DKI Jakarta: Coba Pemprov Pantau Terminal Bayangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memantau terminal bayangan sehubungan larangan mudik dari pemerintah

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) berangkat dari terminal bayangan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (9/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sehubungan adanya larangan mudik dari Pemerintah, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, mengatakan sebaiknya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantau terminal bayangan.

Namun, sejumlah perusahaan otobus di terminal bayangan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masih beroperasi mengangkut penumpang.

Menurutnya, terminal bayangan dapat menjadi solusi bagi masyarakat menggunakan transportasi, lalu mudik ke kampung halaman.

"Karena sekarang transportasi ini banyak alternatifnya, jadi masyarakat beramai-ramai pergi mudik," kata Abdul, saat dihubungi, Jumat (9/4/2021).

"Pada kenyataannya, mereka tetap mudik," lanjutnya. 

Dia menjelaskan, pemerintah sebaiknya menyadarkan masyarakat bukan hanya menerapkan aturan.

Misalnya, memberikan penjelasan bahwa ada lokasi yang dilarang dikunjungi lantaran mendapat predikat zona merah Covid-19. 

"Jadi, penyadarannya bukan sekadar penegakan aturan, tapi juga pemahaman risiko terhadap yang mudik-mudik itu. Itu perlu dipikirkan untuk pemerintah," jelas dia.

"Kalau sekarang kan pendekatannya aturan bahwa tidak boleh. Tapi tidak boleh alternatifnya apa. Masyarakat seharusnya disadarkan ada virus baru, yang menular lebih cepat dan sebagainya," lanjut dia.

Jika begitu, kata Abdul, masyarakat mendapat pendidikan ihwal informasi tersebut.

"Itu kan proses pendidikan untuk masyarakat soal risikonya saat pulang kampung. Harus dijelaskan, zona merah ada di mana, jadi jelas. Tidak boleh mudik ke zona merah, misalnya. Kan jadi transparansi," tutur Abdul.

"Kalau sekarang kan tidak dijelaskan, tahu-tahu dilarang. Kan mereka punya kebutuhan spiritual untuk bertemu dengan keluarganya," sambungnya.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat dapat memutuskan sendiri apakah dirinya mudik atau tidak.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved