Breaking News:

Pahami Ada Perusahaan Tak Mampu, Pemprov DKI: THR Tidak Boleh Dicicil, Titik 

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bakal mengikuti arahan pemerintah pusat soal aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta menegaskan bakal mengikuti arahan pemerintah pusat soal aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Artinya, seluruh perusahaan di ibu kota wajib memberikan THR secara penuh kepada karyawannya.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah terkait mekanisme pemberian THR Lebaran 2021.

Baca juga: Sederet Hal Seputar Denwalsus di Kementerian Pertahanan, Politisi PDIP: Berlebihan

"Kami tetap mengacu pada aturan yang lebih di atasnya terkait dengan THR tidak boleh dicicil," ucapnya, Selasa (13/4/2021).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun menyebut, pihaknya bakal segera mengirimkan surat edaran soal aturan THR kepada seluruh perusahan di ibu kota.

"Kami secara otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada perusahaan yang tidak mentaati ketentuan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi.

Walau mengetahui ada perusahaan yang tak mampu, namun Andri tak bergeming dan meminta para pengusaha membayar THR pegawainya secara penuh.

"Kami tidak bisa berspekulasi, yang jelas sekali lagi kami tetap mengamankan kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan para pekerja bahwa THR tidak dicicil, titik," kata dia.

Andri mengakui, perusahaan transportasi menjadi pihak yang bakal diberatkan soal aturan ini.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved