Pemprov DKI Dinilai Tak Transparan, PSI: Minta Data Seperti Mau Nagih Utang
Pemprov DKI Jakarta di bawah kendali Gubernur Anies Baswedan dinilai tidak transparan dan tertutup mengenai berbagai data
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta di bawah kendali Gubernur Anies Baswedan dinilai tidak transparan dan tertutup mengenai berbagai data.
Hal ini dirasakan oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja dari Pemprov.
Politisi PSI Eneng Malianasari menuturkan, dirinya kerap merasa seperti tukang tagih utang ketika meminta data kepada anak buah Anies.
Padahal, data tersebut sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi progres semua program yang dijalankan Pemprov DKI.
"Kita jatuhnya seperti tukang tagih utang. Minta data terus, setiap rapat kami minta data yang benar, data yang valid," ucapnya, Selasa (13/4/2021).
Mili, sapaan akrab Eneng bercerita, jajaran Pemprov DKI kerap tak memberikan data saat rapat dengan DPRD DKI.
Kalaupun data itu disiapkan, dokumen yang akan dibahas saat rapat baru diberikan saat rapat, sehingga para legislator Kebon Sirih tak bisa mempelajarinya dulu.
"Rapat terakhir dengan Sarana Jaya itu saya tegas ini rapat tidak serius. Rapat pertama Sarana Jaya datang tidak bawa data, kemudian diputuskan rapat ditunda dan kembali dua minggu sesuai waktu yang ditentukan," ujarnya saat dikonfirmasi.
"Tapi next setelah dua minggu, enggak ada data yang diserahkan ke kami," tambahnya menjelaskan.
Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ini menyebut, pola atau sistem kerja yang tidak transparan dan sangat tertutup ini sudah berlangsung sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya dari pertama sudah merasa seperti itu, walaupun ada beberapa yang bisa diajak kerja sama, tapi kan lebih baik kalau itu menjadi kebiasaan," kata dia.
Bila transparansi dan keterbukaan bisa menjadi kebiasaan, maka fungsi pengawasan DPRD bisa berjalan maksimal.
"Kami enggak perlu jadi debt collector. Karena itu kan kesadaran, kalau mau rapat berkualitas ya suguhkan data yang berkualitas juga," tuturnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin curhat saat rapat paripurna penyampaian hasil reses pertama DPRD DKI di tahun 2021.
