Temuan BPK Dugaan Kelebihan Bayar Pengadaan Robot Damkar Rp6,5 M, PSI: Ceroboh dan Tidak Transparan
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI soal kelebihan bayar pengadaan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian (kanan) dan anggota BK dari Fraksi PSI August Hamonangan (kiri) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PSI, Lantai 4 DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Kemudian, pembelian quick response dengan nilai kontrak Rp39,6 miliar, padahal harga riilnya hanya Rp36,2 miliar.
Dengan demikian ada kelebihan bayar mencapai Rp3,4 miliar untuk paket pembelian ini.
Selanjutnya, paket pembelian unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan selisih Rp844 juta.
Sebab, harga riil barang itu hanya Rp7 miliar, namun nilai kontraknya mencapai Rp7,8 miliar.
Terakhir ialah pengadaan unit pengurai material kebakaran dengan kelebihan bayar Rp1 miliar.
Rinciannya, harga riil barang Rp32 miliar, tapi nilai kontrak mencapai Rp33 miliar. (*)
