Pemprov DKI Akui Kelebihan Bayar Beli Robot Damkar, Klaim 90 Persen Sudah Dikembalikan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kelebihan bayar pengadaan robot pemadam kebakaran pada 2019 lalu yang nilainya mencapai Rp 6,5 miliar.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan, selisih bayar tersebut kini sebagian besar sudah dikembalikan.

"Perkembangannya sudah 90 persen (selisih bayar) sudah kami kembalikan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK)," ucapnya, Kamis (15/4/2021).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun mengklaim, sisa 10 persen selisih bayar pengadaan robot bakal dikembalikan dalam waktu dekat ini.

Temuan BPK ini pun disebut Satriadi, bakal menjadi pelajaran bagi jajarannya agar peristiwa serupa tak terulang lagi.

"Kami ingatkan terus agar aparat pejabat pengadaan itu lebih teliti ke depannya," ujarnya saat dikonfirmasi.

Satriadi pun menjamin, masalah ini tak akan mengganggu kinerja dari petugas pemadam kebakaran.

Ia membantah bila robot pemadam yang dibeli ini tak memberikan dampak positif bagi kinerja damkar.

Sebab, sudah dua kali robot tersebut digunakan untuk memadamkan kebakaran di ibu kota.

Pertama, saat kebakaran melanda bagian basement Apartemen Taman Sari dan ketika si jago merah melalap Pasar Inpres Pasar Minggu beberapa waktu lalu.

"Robotik manfaatnya meminimalisir terjadinya bahaya bagi petugas, ini sangat luar biasa. Kalau (kebakaran) tidak cepat diatasi, itu bisa merambat terus," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan kejanggalan pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2019 lalu.

Sebab, ada kelebihan pembayaran mencapai Rp6,5 miliar untuk pembelian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun kejanggalan ini ditemukan pada pos anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk pembelian empat paket pengadaan barang yang nilainya melebihi harga pasar.

Pertama, pengadaan unit submersible yang harga riilnya Rp 9 miliar, namun nilai kontraknya Rp 9,7 miliar.

Artinya ada selisih pembayaran mencapai Rp 761 juta untuk paket pembelian ini.

Kemudian, pembelian quick response dengan nilai kontrak Rp39,6 miliar, padahal harga riilnya hanya Rp36,2 miliar.

Baca juga: Menpan RB Thahjo Kumolo Bela Petugas Damkar Depok yang Bongkar Dugaan Korupsi Atasannya

Baca juga: Kendaraan Berknalpot Bising di Tangerang Terjaring Razia, Tidak Boleh Pulang Sampai Ganti yang Asli

Baca juga: Jadwal Azan Magrib dan Buka Puasa Wilayah DKI Jakarta Hari Ketiga Ramadan Kamis 15 April 2021

Dengan demikian ada kelebihan bayar mencapai Rp3,4 miliar untuk paket pembelian ini.

Selanjutnya, paket pembelian unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan selisih Rp844 juta.

Sebab, harga riil barang itu hanya Rp7 miliar, namun nilai kontraknya mencapai Rp7,8 miliar.

Terakhir ialah pengadaan unit pengurai material kebakaran dengan kelebihan bayar Rp1 miliar.

Rinciannya, harga riil barang Rp32 miliar, tapi nilai kontrak mencapai Rp33 miliar.

Politisi PSI August Hamonangan pun menyesalkan kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI.

Sebab, Gubernur Anies bisa menggunakan uang tersebut untuk membiayai ratusan hidran mandiri yang bisa ditempatkan di lokasi rawan kebakaran.

“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga," ucapnya, Rabu (14/4/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini pun menilai Anies cs gagal menyusun prioritas anggaran lantaran lebih mengutamakan membeli robot pemadam kebakaran yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di ibu kota.

Dibandingkan membeli robot damkar, August menilai, Pemprov DKI seharusnya mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang jauh lebih dibutuhkan.

"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan," ujarnya dalam keterangan tertulis.