9 Kritik PDIP DPRD DKI Soal LKPJ Gubernur Anies: Mulai dari Banjir, Formula E hingga Intoleransi

TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mengkritik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun 2020 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setidaknya ada sembilan poin kritik fraksi PDIP terhadap LPKJ Tahun 2020.

Kritikan pertama terkait banjir di ibu kota.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyebut sejauh ini, terutama di tahun 2020, tidak ada satu kilometer pun bantaran sungai yang dilakukan naturalisasi atau pun normalisasi.

"Yang dilakukan hanya upaya-upaya minor dalam program penanggulangan banjir. Kami melihat banjir belum menjadi salah satu prioritas utama bagi Bapak Gubernur," kata Ima, Selasa (20/4/2021).

Kritikan selanjutnya mengenai ajang Formula E yang menurut Fraksi PDIP, tidak adanya transparansi sejak proses pembuatan kajian membuat hitungan yang seharusnya rugi dari awal menjadi untung.

Baca juga: Cerita Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi Puasa Pertama Kali hingga Tradisi saat Ramadan

Hal ini karena dengan sengaja tidak memasukan komponen commitment fee dalam perhitungan biaya.

"Dan akibatnya tahun 2020 ini ketika Pemprov membutuhkan uang untuk penanggulangan Covid-19, malah uang commitment fee tersebut tidak bisa ditarik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat," tutur Ima yang mewakili pernyataan partainya.

Selanjutnya, PDIP DKI Jakarta mengkritik soal DP 0 rupiah.

Dikatakannya, sebenarnya sejak belum terjadi pandemi Covid-19, program ini sudah gagal karena pada tahun 2019 sebelum pandemi saja dalam RPJMD ditargetkan membuat 232.214 hunian, namun nyatanya baru 780 hunian saja hingga saat ini.

Baca juga: Ngaku Ingin ke Apotek, Ibu di Kota Tangerang Kabur Tinggalkan Bayinya: Jagain Anak Saya

Baca juga: Cerita Reza Chandika Tak Sangka Aksi Keisengannya Buat Orang Lain Terhibur

"Tahun 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan dan tidak ada upaya untuk melanjutkan secara masif program rusunami yang sudah terbukti lebih berguna bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ima.

Masalah ketersediaan air bersih juga dinilai PDIP DKI tidak ada upaya peningkatan.

Sampai saat ini masih ada 40 persen warga yang belum mendapatkan akses air bersih di Jakarta.

Pemerintah, lanjut Ima, tidak fokus untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam melanjutkan program SPAM yang pembangunannya di Pondok Kopi dibangun oleh PUPR tapi yang disalurkan ke masyarakat oleh DKI.

"Selain itu pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta terancam batal dan malah Anies akan memperpanjang kontrak Aerta untuk 25 tahun ke depan," kata Ima.

Di bidang transportasi, PDIP DKI menilai upaya integrasi transportasi sudah cukup baik, tapi sayangnya pada tahun 2020 tidak ada penambahan koridor Transjakarta, jalur LRT yang baru, dan baru hanya groundbreaking MRT saja.

"Khusus LRT, tahun 2020 ini ditandai dengan kemunduran karena trase yang dipilih tidak mengikuti jalur yang sudah diamanatkan oleh Perpres 109 tahun 2020 yaitu jalur velodrome - Manggarai," tutur Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Ima melanjutkan, untuk masalah pengelolaan sampah, untuk tahun 2020 tidak ada satu pun ITF yang berhasil diwujudkan.

Padahal Jakarta terancam krisis sampah pada tahun 2023 nanti.

Yang juga menjadi fokus kritik PDIP DKI yakni soal kemiskinan di Jakarta.

Tercatat, kata Ima, jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret 2020 sebesar 4.53% dari semula 3.42%.

Baca juga: Cuma Naik 0,01, Gubernur Anies Klaim Indeks Pembangunan Manusia DKI Tertinggi se-Indonesia

"Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata," kritik Ima.

Oke Oce yang menjadi janji kampanye Anies saat Pilkada lalu juga tak luput dari kritik.

Dari janji menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan dan entrepreneur baru, hingga tahun 2020 baru sebanyak 8.348 OKE OCE yang mendapatkan Ijin Usaha Mikro Kecil.
"Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan RPJMD," ujar Ima.

Di bidang pendidikan, PDIP DKI mengkritisi soal adanya intoleransi.

"Hal itu dilakukan oknum-oknum guru yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya," ujar anggota DPRD yang membidangi masalah Kesra ini.

Anies Salahkan Pandemi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, jumlah penduduk miskin di ibu kota meningkat pada 2020 lalu.

Anies pun menyalahkan pandemi Covid-19 yang disebutnya sebagai biang keladi meningkatnya jumlah penduduk miskin.

"Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucapnya, Senin (19/4/2021).

Anies menyebut, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2020 tercatat sebanyak 496,84 ribu orang atau 4,69 persen.

Sedangkan, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada periode September 2019 hanya sebanyak 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen.

Meski jumlah penduduk miskin naik 1,27 persen hanya dalam kurun waktu setahun terakhir.

Tapi Anies mengklaim, jumlah penduduk miskin di ibu kota jadi yang terendah di Indonesia.

"Jumlah penduduk miskin di DKI merupakan yang terendah jika dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengklaim, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan persentase jumlah penduduk miskin nasional.

"Persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen," kata dia.