Relawan Mer-C Ungkap Rizieq Shihab Minta Pendampingan Kesehatan Sebelum Dirawat di RS UMMI Bogor

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam saksi dalam sidang pemeriksaan saksi kasus tes swab dengan terdakwa Rizieq Shihab di RS UMMI Bogor yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (21/4/2021).

Enam saksi tersebut Ketua Presidium Mer-C Sarbini Abdul Murad, dokter Hadiki Habib, dokter Tonggo Meaty Fransisca, dokter Fariz Najib, dokter Merina Maya Kartiva, dan dokter Nuridiah Indahsari.

Keenamnya hadir memberi keterangan terkait kronologis tes swab Rizieq Shihab sewaktu menjalani rawat inap di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu saat eks pimpinan FPI terpapar Covid-19.

Baca juga: Rizieq Shihab kembali Jalani Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Tes Swab RS UMMI Bogor

Dari enam saksi dihadirkan pihak JPU, dokter Hadiki Habib yang merupakan relawan tim Mer-C paling pertama memberi keterangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Awalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur bertanya kepada Hadiki pemriksaan medis yang dilakukan sebelum Rizieq dirawat di RS UMMI Bogor pada 25 November 2020 lalu.

"Pemeriksaan yang saya lakukan rapid antigen. Seingat saya itu dilakukan sekitar tanggal 23 November 2020," jawab Hadiki kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Sidang Lanjutan Tes Swab Rizieq Shihab di RS UMMI Bogor Digelar Rabu Pekan Depan

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hadiki menuturkan rapid test antigen yang merupakan pemeriksaan deteksi Covid-19 dilakukan di kediaman Rizieq wilayah Sentul, Bogor.

Menurutnya rapid test antigen berdasar kesepakatan antara pihak Mer-C dengan Rizieq, bukan atas permintaan Rizieq yang saat kejadian baru tiba di Indonesia setelah sekitar 3 tahun di Arab Saudi.

"Terdakwa tidak pernah meminta untuk melakukan rapid antigen," ujarnya.

Hadiki menuturkan permintaan yang disampaikan pihak Rizieq kepada Tim Mer-C hanya agar dilakukan pendampingan kesehatan, tidak spesifik melakukan rapid test antigen kepada Rizieq.

Baca juga: Izinkan Warga Takbiran, Wagub DKI: Di Masjid Boleh, Keliling Dilarang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun lalu meminta Hadiki menjelaskan definisi pendampingan kesehatan yang dilakukan Tim Mer-C kepada Rizieq saat kejadian.

"Pendampingan itu kami breakdown bahwa ketika permintaan itu ada, maka tentu apa pendampingan yang dibutuhkan. Itu kan nanti kita konfirmasi. Saya ditugaskan untuk melakukan pendampingan tadi," tuturnya.

Jaksa hadirkan 6 saksi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan Muhammad Rizieq Shihab pada Rabu (21/4/2021).

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal mengatakan sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Sidang perkara nomor 223, 224, dan 225. Sidang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama Pengadilan," kata Alex saat dikonfirmasi di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (21/4/2021).

Perkara nomor 223 merupakan berkas untuk terdakwa Dirut RS UMMI Bogor, dr. Andi Tatat, nomor 224 berkas untuk terdakwa Muhammad Hanif Alatas, sementara 225 untuk Rizieq Shihab.

Ketiganya terdakwa dalam kasus tes swab Rizieq di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu yang diduga ditutupi atau dipalsukan dari pihak Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor.

Sidang hari ini lanjutan setelah pada Rabu (14/4/2021) JPU menghadirkan sebanyak empat saksi guna membuktikan dakwaan mereka di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

TribunJakarta.com telah berupaya mengonfirmasi saksi yang dihadirkan hari ini kepada Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Ahmad Fuady, tapi hingga berita ditulis upaya konfirmasi urung berhasil.

Pada sidang sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya termasuk satu saksi dihadirkan JPU, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dia merinci kesalahan yang dilakukan tiga terdakwa.

"Beliau (Rizieq Shihab) tidak berkenan untuk menyampaikan, menginformasikan tentang hasil dari tes swab PCR-nya," jawab Bima saat ditanya Majelis Hakim kesalahan Rizieq menurutnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (14/4/2021).

Menurutnya sikap Rizieq yang menolak melaporkan hasil tes swabnya saat menjalani perawatan di RS Ummi sudah menghalangi kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor.

Yakni bahwa setiap hasil tes warga yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan wilayah Kota Bogor, baik terkonfirmasi Covid-19 atau tidak wajib dilaporkan ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Baca juga: Ucapan Selamat Hari Kartini 21 April, Cocok Dibagikan via WhatsApp, Instagram dan Medsos Lainnya

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Rabu 21 April 2021, Gemini Saatnya Memaafkan Masa Lalu, Aquarius Bertahan

Baca juga: Tisya Erni Bongkar Chat Mesra Sule, Akui Kenal Sang Komedian Sebelum Nikahi Nathalie Holscher

Laporan hasil tes ini yang menentukan langkah bagaimana tracing (penelusuran riwayat kontak), dan treatment yakni bagaimana penanganan terhadap pasien selama menjalani perawatan.

Sementara untuk Muhammad Hanif Alatas yang merupakan menantu Rizieq Shihab, Bima menuturkan Hanif sebagai pihak keluarga juga tidak menyampaikan hasil tes swab Rizieq saat dirawat di RS UMMI.

"Beliau (Muhammad Hanif Alatas) menyepakati untuk menyampaikan informasi terkait swab (Rizieq Shihab) pada hari Kamis 26 November 2020 atau Jumat malam, tapi itu tidak kami dapatkan," ujarnya.

Sementara terhadap Dirut RS UMMI Bogor, dr. Andi Tatat yang juga jadi terdakwa dalam kasus tes swab Rizieq Shihab, Bima menyebut bahwa saat kejadian Andi tidak koperatif terkait perawatan Rizieq.

Padahal sebagai fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19, RS UMMI wajib berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor terkait upaya penanganan pandemi.

Hal ini yang membuat pihak Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor melaporkan pihak RS UMMI ke Polres Bogor Kota sebelum penanganan kasus diambil alih Bareskrim Polri.

"Apabila sejak awal pihak rumah sakit kooperatif, persidangan ini tidak perlu ada. (Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor) Merasa terhalangi karena tidak ada kejelasan terhadap seluruh tahapan protokol kesehatan penanganan Covid-19," tuturnya. (*)