Anies Disebut Lalai hingga Pengunjung Tanah Abang Membludak, PDIP: Fokus Gubernur Tidak di Jakarta

Bahkan, pada Minggu (2/5/2021) kemarin, jumlahnya kembali meningkat hingga menembus angka 100 ribu pengunjung.

Padahal, rata-rata jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang hanya berkisar di angka 35 ribu orang.

Baca juga: Politisi PDIP Desak Anies Minta Maaf, Kerumunan Tanah Abang Berpotensi Picu Klaster Covid-19

Anies Harus Minta Maaf

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera meminta maaf atas kelalaiannya sehingga pengunjung Pasar Tanah Abang membludak.

Hal ini pun berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 di ibu kota.

"Sepatutnya ada permintaan maaf, karena mengorbankan keselamatan masyarakat," ucapnya, Selasa (4/5/2021).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa lebih sigap mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang.

Caranya dengan menutup akses masuk area parkir dan Pasar Tanah Abang begitu melihat kondisi di dalam sudah lebih dari 50 persen kapasitas.

"Seharusnya dengan mengamati di dalam pasar, pengunjungnya semakin banyak, maka pintu sudah harus ditutup," ujarnya.

Namun, bukannya melakukan hal tersebut, Gilbert Simanjuntak menyebut, Anies cs malah melakukan pembiayar hingga pengunjung membludak.

Dampaknya, mereka harus berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya saat berbelanja, sehingga sulit menjaga jarak.

Baca juga: Gelagat Nani Dibocorkan Ayahnya, Sempat Pulang ke Rumah Orangtua Sebelum Kirim Sate Beracun:Diam Aja

Baca juga: Libur Semaunya, Porter Pasar Tanah Abang Bisa Lebih Ceria Pada Ramadan Tahun Ini

Baca juga: Driver Ojol Menangis di Makam Sang Anak Korban Salah Target Sate Beracun, Nani Sesali Perbuatannya

"Lapor ke polisi kalau tidak mampu. Lapangan parkir juga jangan dibuka semua, masing 50 persen. Artinya kalau ada empat lantai (gedung parkir), yang dibuka dua," kata Gilbert Simanjuntak.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia ini pun meminta Anies segera mengevaluasi jajaran Perumda Pasar Jaya.

Sebab, BUMD milik Pemprov DKI itu yang seharusnya mengetahui kondisi pasar-pasar di ibu kota.

"Sebaiknya Pasar Jaya dievaluasi, akibat keteledoran ini bisa serius betul dan ternyata sudah berlangsung berhari-hari," tuturnya.