OTT Bupati Nganjuk Dipimpin Pegawai KPK yang Tidak Lolos Seleksi ASN

TRIBUNJAKARTA.COM-  Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan (KPK) yang menjaring Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dipimpin oleh Harun Al Rasyid.

Ternyata, Harun Al Rasyid adalah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus seleksi pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Harun dikenal aktif di Wadah Pegawai KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mengenal Pimpinan dan Pegawai KPK yang Lolos Seleksi Awal Capim 2019-2023'

Ia juga merupakan salah satu penyelidik di internal KPK.

Harun pernah menulis buku Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Makashid al-Syariah.

Sosok Harun baru-baru ini jadi sorotan karena dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan.

Nama Harun Al Rasyid juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Terjaring OTT KPK

Diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dikabarkan ditangkap KPK.

Informasi yang diperoleh Surya.co.id, KPK melakukan OTT terhadap NRH pada Minggu (9/5/2021).

"Sejauh ini valid (OTT KPK di Nganjuk). Tim (KPK) memang di sana, detilnya nanti tunggu konpers (konferensi pers)," kata sumber di internal KPK, Senin (10/5/2021).

Baca juga: Bupati Nganjuk Ditangkap KPK Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

Sumber di internal komisi antikorupsi itu menyatakan, tim KPK mencokok NRH dibantu oleh Bareskrim Polri.

Bupati Nganjuk diduga terlibat jual beli jabatan.

Empat orang kepala desa di Nganjuk dikabarkan ikut diamankan tim KPK.

KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk dan pihak lainnya yang terkena OTT.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri belum merespons konfirmasi yang sudah dilayangkan melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dikepalai oleh Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Sosok Harun sendiri dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Informasi tentang OTT KPK Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) juga diterima Ketua DPRD Nganjuk.

Baca juga: Hasi Tes, 75 Pegawai KPK Tidak Memenuhi Syarat Jadi ASN

Hanya saja Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, belum bisa memastikan kebenaran dugaan OTT tersebut karena belum ada pemberitahuan resmi.

"Kami dapat informasi malam tadi, tapi belum tahu kepastian dari dugaan OTT tersebut," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (10/5/2021).

Mengenai kasus yang menjerat Bupati Nganjuk, dikatakan Tatit Heru Tjahjono, diduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace.

Namun pihaknya juga belum bisa memastikan di desa mana saja kasus diduga terjadi jual beli jabatan tersebut.

"Tetapi apakah kasus jual beli dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Mas Bupati Nganjuk atau kasus lain kami juga menunggu kejelasanya," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Tatit Heru Tjahjono menegaskan, pihaknya menunggu perkembangan yang terjadi.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dicekal Bepergian ke Luar Negeri oleh KPK

"Hanya itu yang bisa kami lakukan sementara menyikapi dugaan OTT Bupati Nganjuk oleh KPK," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Biodata Novi Rahman Hidayat

Melansir dari laman Wikipedia, H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos., M.M. lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 2 April 1980.

Ia merupakan politisi PKB yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 2018-2023.

Novi juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

- TK Dharmawanita Desa Pace Kulon, Pace, Nganjuk (1986-1987)
- SD Negeri 1 Pace Kulon, Pace, Nganjuk (1987-1993)
- SMP Negeri 1 Nganjuk (1993-1996)
- SMU Unggulan Darul Ulum - BPP Teknologi (1996-1999)
- S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar (2005)
- S-2 Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri (2006)

Riwayat Organisasi

- Ketua Real Estate Indonesia Kediri (2010-2015)
- Sekretaris Perbarindo PBI Kediri (2011-2016)
- Bendahara Yapindo PBI Kediri (2011-2016)
- Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur (2021-2026)

Riwayat Karier

- Kepala Wilayah KSP Tunas Artha Mandiri Jawa Timur (2003-2005)
- Direktur HRD KSP Tunas Artha Mandiri (2005-2007)
- Direktur Utama Tunas Artha Mandiri (2007-2016)
- Ketua Bidang Strategi Pengembangan Bisnis KSPPS Tunas Artha Mandiri (2016-2018)
- Presiden Direktur PT Putra Tunas Artha Mandiri Group (2006-2017)
- Direktur Utama PT Putra Tunas Artha Mandiri Group (2008-2018)
- Komisaris Utama PT BPR Tunas Artha Jaya Abadi (2009-2018)
- Komisaris Bidang Pengembangan Bisnis PT Tunas Terafulk Line (2010-2018)
- Ketua Umum KSU Kembang Wijaya Kusuma (2008-2018)
- Komisaris Utama PT Putra Mandiri Real Estate (2008-2018)
- Komisaris Utama PT Putra Mandiri Plastik (2008-2018)
- Komisaris Utama PT Putra Mandiri Sawit (2011-2018)
- Direktur Utama PT Putra Mandiri Jaya (2006-2018)
- Bupati Nganjuk (2018-sekarang)

Harta kekayaan Novi Rahmat Hidayat

Melansir dari Kompas artikel '5 Kepala Daerah Terpilih Ini Punya Harta Paling Banyak', total harta kekayaan Novi Rahman Hidhayat sebesar Rp 94.148.193.957.

Baca juga: Penyidik KPK Bawa Tiga Koper Usai Geledah Ruangan Azis Syamsuddin

Tak heran ia menduduki peringkat kedua dari 5 kepala daerah terpilih dengan jumlah harta terbanyak.

Sebelum terjun di dunia politik, ia merupakan wiraswasta yang menangani bidang properti dan keuangan. (Penulis: Putra Dewangga Candra Seta)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Sosok Harun Al Rasyid yang Pimpin OTT KPK Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan 4 Kepala Desa