Ratusan ASN Menolak Jadi Kepala Dinas, Ketua DPRD Minta Anies Introspeksi Diri: Saya Sudah Ingatkan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak mau ikut lelang jabatan eselon II.

Ia menilai, ada sesuatu yang ganjil dalam pola birokrasi dan regenerasi di Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI," ucapnya, Selasa (11/5/2021).

"Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini kan ada apa?," sambungnya penuh curiga.

Politisi senior PDIP ini pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan introspeksi diri agar pelaksanaan birokrasi dan regenerasi di jajaran Pemprov DKI bisa berjalan baik.

"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik, teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemprov DKI butuh banyak pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di ibu kota.

Sebab, masih ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lowong dan hanya dijabat pelaksana tugas (Plt).

Baca juga: Menhub Prediksi Lonjakan Penumpang Tetap Ada di Bandara Soekarno-Hatta Mendekati Lebaran

Baca juga: Kondisi Sapri Pantun Sebelum Kritis Diungkap Sang Adik, Halusinasi Sampai Ucapkan Ini

Baca juga: Harga Bahan Olahan Makanan di Bekasi Meroket Jelang Lebaran

"Dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu, bagaimana kita bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, dan sebagainya," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngamuk di depan ratusan anak buahnya di lapangan Balai Kota Jakarta.

Total ada 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikumpulkan Anies di bawah teriknya sinar matahari siang ini.

Orang nomor satu di Jakarta ini mengumpulkan mereka siang bolong lantaran geram terhadap ratusan ASN yang tak mau mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DKI.

Padahal, ratusan ASN itu memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan tersebut.

"Ditemukan ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan, tapi tidak mendaftar seleksi terbuka," ucap Anies dihadapan anak buahnya itu, Senin (10/5/2021.

Anies menyebut, ratusan ASN ini tidak mau melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) nomor 43/2021 terkait lelang jabatan eselon II di DKI Jakarta.

"Ini soal organisasi kita, Pemprov DKI yang harus bisa berjalan dengan kedisiplinan. Organisasi ini tidak mungkin bisa bekerja dengan baik jika tidak ada kedisiplinan," ujarnya.

Sebagai seorang abdi negara, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, para ASN seharusnya wajib menjalankan setiap instruksi yang diberikan atasannya, termasuk soal lelang jabatan.

Terlebih, ratusan ASN yang dikumpulkan Anies ini memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi.

"Ketaatan kepada pemerintah menjadi penting dan bila perintah tidak bisa dilaksanakan, maka laporkan tidak bisa dilaksanakan. Bukan malah diam berharap tidak masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," kata dia. 

"Malu, kenapa ada instruksi tapi tidak dilaksanakan," tambahnya menjelaskan.

Berikut rincian jabatan yang dilelang:

Baca juga: Raul Lemos Soroti Kecocokan Aurel dan Atta, Krisdayanti: Semoga Rumah Tangga Mereka Dinaungi Allah

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Baca juga: Harga Bahan Olahan Makanan di Bekasi Meroket Jelang Lebaran

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Baca juga: Anggapan Rizieq Shihab Dibantah Saksi Ahli di Persidangan, Ada Kekeliruan di Kasus Tes Swab RS UMMI

- Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.