Breaking News:

Sidang Rizieq Shihab

Rizieq Shihab Bawa Ahli Bahasa Bantah Dakwaan Jaksa Soal Hasutan

Rizieq Shihab menghadirkan tiga saksi ahli dalam sidang kasus dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Ilustrasi Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menghadirkan tiga saksi ahli dalam sidang kasus dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menghadirkan tiga saksi ahli dalam sidang kasus dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Anggota tim kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro merinci saksi ahli dihadirkan guna membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni ahli bahasa, epidemiologi, dan hukum kesehatan.

"Saksi ahli bahasa Frans Asisi, dia guru besar ahli bahasa. Lalu pak Muhammad Luthfi, dia ahli hukum kesehatan, dosen juga," kata Sugito di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).

Lalu dr. Tonang Dwi selaku ahli epidemiolog, ketiganya bakal memberi keterangan terkait perkara kerumunan warga di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu.

Keterangan Frans sebagai ahli bahasa guna menjelaskan makna kata hasutan yang didakwakan JPU, dalam hal ini terkait penerapan pasal 160 KUHP kepada di kasus kerumunan Petamburan.

Baca juga: Rizieq Shihab Lebaran di Penjara, Tim Kuasa Hukum Kecewa Penangguhan Penahanan Belum Disetujui

Bahwa Rizieq dianggap menghasut warga datang sehingga menimbulkan kerumunan warga saat kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putri keempat Rizieq.

Lalu kerumunan warga saat kegiatan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor pada 13 November 2020.

"Subtansinya apa mengundang orang apakah bagian dari penghasutan atau tidak biar ahli yang akan menjelaskan itu yang terkait dengan ahli bahasa," ujarnya.

Isi pasal 160 KUHP yakni: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Halaman
12
Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved