DPRD DKI Bakal Panggil Ratusan ASN yang Ogah Ikut Lelang Jabatan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kasus ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI ogah ikut lelang jabatan pejabatan eselon II berbuntut panjang. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun menggulirkan wacana bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan yang terjadi.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," ucapnya, Kamis (27/5/2021).

Nantinya, pansus ini bakal memanggil 239 ASN yang kemarin ogah mengikuti lelang jabatan.

Ratusan ASN ini bakal dimintai keterangan soal motif dan latar belakang mereka tak mau ikut lelang jabatan untuk mengisi 17 posisi eselon II di Pemprov DKI.

"ASN itu abdi negara, mereka wajib bekerja profesional dan karirnya berjenjang secara rigid sesuai UU, apalagi gaji ASN Jakarta paling tinggi se-nasional," ujarnya.

Untuk itu, Prasetyo mengaku merasakan adanya kejanggalan lantaran banyak ASN yang justru tak mau naik jabatan.

"Jadi, aneh rasanya apabila mereka menolak berkarir di sini. Belum ada kasus ASN menolak ikut peremajaan, baik di Jakarta, bahkan di Indonesia," tuturnya.

Kemudian, pansus yang dibentuk juga nantinya bakal memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar RB), Korpri, KASN, BKN, termasuk akademisi untuk memberi masukan.

"Kami akan minta pendapat mereka tentang bagaimana seharusnya sistem pengelolaan birokrasi pemerintahan dan sumber daya manusianya (SDM). Jadi, kami bisa mendapatkan gambaran utuh, tidak setengah-tengah," kata dia.

Politisi senior PDIP menegaskan, masalah ini tak bisa dianggap sepele lantaran bisa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Terlebih, banyak posisi strategis yang hingga kini masih kosong setelah banyak pejabat Pemprov DKI yang mengundurkan diri.

"Ini anomali! Saya menduga semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus 'turun tangan' karena nanti di hilirnya masyarakat yang akan dirugikan," ucapnya.

Baca juga: Pelabuhan Muara Baru Diterjang Banjir Rob, Efek Gerhana Bulan Total

Baca juga: Kasus Pria Ancam Kurir Pakai Samurai, SiCepat Minta Polisi Selidiki Pihak Online Shop

Baca juga: Baru Tiba dari Kampung, 3 Pemudik Tujuan Ciracas Reaktif Covid-19

Anies Baswedan berang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berang di depan ratusan anak buahnya di lapangan Balai Kota Jakarta.

Total ada 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikumpulkan Anies di bawah teriknya sinar matahari siang ini.

Orang nomor satu di Jakarta ini mengumpulkan mereka siang bolong lantaran geram terhadap ratusan ASN yang tak mau mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DKI.

Padahal, ratusan ASN itu memenuhi syarat untuk mengisi 17 pos eselon II yang masih lowong.

"Ditemukan ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan, tapi tidak mendaftar seleksi terbuka," ucap Anies dihadapan anak buahnya itu, Senin (10/5/2021).

Anies menyebut, ratusan ASN ini tidak mau melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) nomor 43/2021 terkait lelang jabatan eselon II di DKI Jakarta.

"Ini soal organisasi kita, Pemprov DKI yang harus bisa berjalan dengan kedisiplinan. Organisasi ini tidak mungkin bisa bekerja dengan baik jika tidak ada kedisiplinan," ujarnya.

Baca juga: Dinilai Inovatif Tangani Pemudik, Ketua RW 05 Sunter Agung Dapat Hadiah Topi dari Anies Baswedan

Sebagai seorang abdi negara, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, para ASN seharusnya wajib menjalankan setiap instruksi yang diberikan atasannya, termasuk soal lelang jabatan.

Terlebih, ratusan ASN yang dikumpulkan Anies ini memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi.

"Ketaatan kepada pemerintah menjadi penting dan bila perintah tidak bisa dilaksanakan, maka laporkan tidak bisa dilaksanakan. Bukan malah diam berharap tidak masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," kata dia. 

"Malu, kenapa ada instruksi tapi tidak dilaksanakan," tambahnya menjelaskan.

Berikut rincian jabatan yang dilelang:

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.