Pemkot Jakarta Selatan Libatkan Polisi Berantas Pungli Perizinan Bangunan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Pemerintah Kota Jakarta Selatan melibatkan pihak kepolisian dalam upaya memberantas pungutan liar (pungli) pada Perizinan bangunan.

Kepala Inspektur Pembantu Kota Jakarta Selatan Santoso Teguh Iman Pratiknyo menilai polisi memiliki kapasitas untuk membenrantas pungli.

"Kami menggandeng kepolisian, karena polisi yang punya jejaring di tingkat kelurahan. Polisi kan punya Binmas, akhirnya kami kolaborasikan dan sinergikan dengan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP)," kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2021).

Teguh mengungkapkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi terkait upaya pemberantasan pungli di sektor Perizinan bangunan.

Rapat tersebut dihadiri para Kanit Binmas dari 10 polsek jajaran di Jakarta Selatan.

Teguh menjelaskan, dasar hukum pemberantasan pungli tertera dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan juga peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 128 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Teguh berharap rapat koordinasi itu dapat mencegah praktik pungli di Perizinan bangunan ini di Jakarta Selatan.

Baca juga: Viral Video Ibu Hamil Lari Masuk ke Kolong Kasur saat Gerhana Bulan, Keluarga: Takut Tompel!

Baca juga: Hari Ini, 50 Warga di RT 06 RW 03 Ciracas Jalani Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Unai Emery: Pelatih Buangan Arsenal, Bawa Villareal Juara Liga Eropa, Man United Dibuat Tak Berkutik

Ia menegaskan, pihaknya menolak keras praktik pungli di segala sektor, terlebih pada Perizinan bangunan.

"Tim Sapu Bersih (SABER) Pungli tegas menolak pungli. Kami juga membuka pengaduan masyarakat bagi yang melihat praktik pungli agar melaporkan kepada kami di Call/SMS Center dengan nomor 081380358890," pungkasnya.