Breaking News:

Abdul Mu’ti Sebut Institusi KPK yang Harus Dibela Bukan Perorangan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengingatkan membela konstitusi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikedepankan.

Editor: Wahyu Aji
Twitter @Abe_Mukti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengingatkan membela konstitusi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikedepankan dibanding perorangan.

Hal ini terkait upaya yang saat ini tengah dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman.

Diketahui, Komnas HAM tengah melakukan pendalaman terhadap dokumen terkait dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sementara itu, Ombudsman tengah melakukan pengecekan administrasi dalam penyelenggaraan tes tersebut.

"ini menarik, karena konteksnya bukan membela orang perorang, tapi membela konstitusi. Kalau membela orang perorang itu subjektif, seakan 75 orang itu super hero, seakan akan tanpa 75 orang itu KPK akan mati itu terlalu berlebihan,” katanya dalam sebuah wawancara.

Abdul Mu’ti mengungkapkan, KPK sampai saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang masih dipercaya masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Untuk harus lebih diupayakan agar lembaga antirasuah ini dapat lebih berdaya.

Dia juga menyoroti bocornya rahasia negara dalam TWK ini.

"Tes ASN ini seharusnya tidak diketahui publik, soal KPK ini kita pada tahu. Ini mejadi tanda tanya tersendiri. soal ujian nasional saja rahasia negara, jadi dari sini ada persoalan bagaimana rahasia negara bisa bocor, kemudian jadi polemik di ruang publik," ujarnya.

Lebih lanjut Abdul Mu’ti juga heran mengapa KPK tidak mempertimbangkan masa bakti pegawai dalam pengangkatan menjadi ASN.

Pasalnya ada dari 75 pegawai tak lolos dalam TWK, sudah mengabdi sejak awal KPK berdiri.

“Kalau tes ASN, misalkan sudah menjadi honorer atau wiyata bakti bisa mendapatkan keistimewaan, walaupun tidak dijamin, dari hasil tes penting. Ada aspek lain ada rekam jejak di satu lembaga, itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Itu menjadi faktor lain sebagian masyarakat keberatan memang tidak dinyatakan lolos oleh permasalahan itu,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved