Breaking News:

Tak Pernah Absen Sejak Dipimpin Anies, Pemprov DKI Raih Opini WTP Empat Kali Berturut dari BPK

Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (31/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020.

Ini merupakan kali keempat secara beruntun Pemprov DKI Jakarta menyabet predikat tersebut sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan selama ini.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Opini WTP dari BPK RI

Baca juga: Wagub Ariza: Temuan BPK Kelebihan Bayar Alat Damkar Tanggung Jawab Pihak Swasta yang Kembalikan

"Ini didapat melalui kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov DKI dijalankan dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar," ucapnya, Senin (31/5/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berharap, semua yang menjadi catatan dari BPK bisa segera dituntaskan, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini merupakan prestasi yang kami syukuri, kami banggakan, tapi juga sebagai tonggak untuk ke depan kita bisa terus menerus lebih baik," ujarnya di gedung DPRD DKI.

Sejak Anies menjabat orang nomor satu di ibu kota, Pemprov DKI memang tak pernah absen mendapat predikat Opini WTP.

Untuk itu, ia meminta seluruh jajarannya konsisten dalam menyajikan laporan keuangan agar raihan Opini WTP ini bisa menjadi tradisi baru bagi Pemprov DKI.

Baca juga: Temuan BPK Dugaan Kelebihan Bayar Pengadaan Robot Damkar Rp6,5 M, PSI: Ceroboh dan Tidak Transparan

Baca juga: Kejanggalan Laporan Keuangan, BPK Ungkap Pemprov DKI Kelebihan Bayar Alat Damkar Rp 6,5 M

"Insya Allah ke depan mendapatkan WTP adalah normal, adalah wajar, dan itu yang harus kita jaga terus menerus," kata Anies.

"Kami berharap ini menjadi pemicu jajaran Pemprov, pemicu untuk bisa konsisten menjaga semua tata kelola keuangan daerah," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved