Breaking News:

Lelang Aset Jiwasraya Asabri Dikritisi Pengamat

Lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung dikritisi pengamat karena terbebani pemeliharaan aset

Editor: Erik Sinaga
istimewa vis Warta Kota
Asabri 

TRIBUNJAKARTA.COM- Lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung dikritisi pengamat.

Peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat mengatakan Kejaksaan Agung terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan karena merujuk Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Akibatnya, banyak keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidakhati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik.

"Keberatan tersebut tidak saja berasal dari para tersangka, tetapi juga pihak ketiga lain (yang beritikad baik) yang terkena dampak penyitaan, seperti yang dialami pemilik rekening efek dan ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha," kata Nurkholis di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Menurutnya, kegagalan kejaksaan dalam melakukan verifikasi atas asset yang disita atau dirampas akan memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi.

Di sisi lain, praktik penyitaan dan perampasan asset dalam kasus Jiwasraya yang dipenuhi oleh gugatan dari pihak ketiga juga telah membuka fakta adanya celah hukum berkaitan dengan dampak dan konsistensi putusan, serta hukum acara.

Baca juga: Cara Nonton Piala Eropa Hongaria vs Portugal dan Prancis vs Jerman Malam Ini, Bisa Lewat Handphone

Keseluruhannya memberi jalan pada semakin pentingnya penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, fakta persidangan yang selama ini terungkap pun justru berkebalikan dengan dakwaan JPU, bahkan berdasarkan keterangan saksi utama yang dihadirkan oleh JPU dalam kasus ini yaitu Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, mereka memberikan kesaksian bahwa tidak mengenal, tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu dengan antar terdakwa, apalagi membuat kesepakatan untuk tidak memberi sanksi pada produk MI.

Nurkholis pun memberikan yurisprudensi kasus pasar modal serupa, yakni pada putusan kasasi Karen Agustiawan.

Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa kerugian karena penurunan nilai saham (impairment) bukanlah kerugian nyata.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved