Breaking News:

Direktur STAN Digugat ke PTUN Lantaran Drop Out Puluhan Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19 

Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto dianggap kebablasan lantaran mengeluarkan atau drop out (DO) 69 mahasiswa STAN di tengah pandemi Covid-19

net
ilustrasi pengadilan 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, PONDOK AREN - Sebanyak 19 mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, menggugat pemimpin tertinggi kampusnya sendiri ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Serang, Banten. 

Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto dianggap kebablasan lantaran mengeluarkan atau drop out (DO) 69 mahasiswa STAN di tengah pandemi Covid-19 pada 17 Maret 2021 lalu.

Padahal, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah menyatakan agar kampus tidak men-DO mahasiswa saat pandemi.

Nadiem memahami bahwa situasi pandemi Covid-19 sama sekali tidak mudah bagi mahasiswa dan keluarganya, dari sektor ekonomi ataupun akses belajar.

Damian Agata Yuvens, Kuasa Hukum ke-19 mahasiswa STAN, mengungkapkan, instansi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu memang memiliki standar tinggi dalam hal penilaian. 

Mahasiswa dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dibawah 2,75, atau ada yang mendapat nilai D akan langsung DO.

"Nah kebetulan yang 69 ini adalah memang orang orang yang mengalami dua kondisi tadi, baik yang secara kumulatif maupun alternatif. Ada yang IPnya di bawah 2,75, ada juga yang memang dapat D untuk mata kuliah tertentu. Meskipun IPnya di atas 2,75," ujar Damian melalui sambungan telepon.

Menurutnya, atas dasar itu, STAN menerbitkan surat keputusan DO kepada 69 mahasiswanya tahun ini.

Kondisi tersebut yang digugat ke-19 mahasiswa yang merupakan bagian dari 69 mahasiswa semester tiga itu.

Situasi kuliah jarak jauh tidak semudah kuliah pada situasi normal di kelas.

Damian mengatakan, para mahasiswa sudah mengajukan keberatan secara administratif ke pihak STAN namun ditolak dengan alasan sudah sesuai aturan.

"Jadi awalanya kita mengajukan keberatan administratif ke STAN sendiri. Jadi dalam keberatan administratif tersebut kami sampaikan bahwa tidaklah bijak jika kuliah yang online dinilai dengan standard kelulusan yang dibuat dan tentu saja ditujukan untuk kuliah offline. Kan rasanya tidak fair, kalau kuliahnya online standar penilaiannya, kelulusannya seyogyanya ya online juga," papar Damian.

Baca juga: Cek Peluang Karier Jurusan Teknik Informatika, Catat Juga Bedanya dengan Sistem Informasi

Baca juga: Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Kabupaten Tangerang Penuh, Camat Wajib Sediakan 1 Rumah Kosong

Baca juga: Cara Download Sertifikat UTBK SBMPTN 2021 untuk Mendaftar Seleksi PTN Jalur Mandiri

Setelah upaya administratif ditolak dan audiensi dengan mediator Kemendikbudristek gagal, gugatan dilayangkan ke PTUN Serang, Banten. 

"Kemarin kita daftarkan, hari ini kan sudah muncul ke SIPP pendaftarannya," ujarnya. 

Sementara, Bernika Putri Ayu Situmorang, satu dari 19 mahasiswa yang melayangkan gugatan, mengatakan, pembelajaran secara daring atau online cukup sulit bagi mahasiswa STAN yang berasal dari seluruh kawasan Indonesia. 

"Kami merasa bahwa proses PJJ (pembelajaran jarak jauh) mempersulit pembelajaran, dan kami memohon agar STAN bisa memberikan kebijakan khusus kepada mahasiswa selama penerapan PJJ. Kami berharap STAN mengindahkan pernyataan Bapak Menteri Pendidikan," kata Bernika dalam keterangan resminya. 

Bernika mengungkapkan, perkara teknis seperti koneksi internet, penyampaian dosen yang hanya terlihat di layar dan berbagai faktor teknis lainnya mempersulit mahasiswa dalam menyerap pelajaran.

"Kalau misalnya kami belajarnya normal sih, tidak apa-apa di-DO. Tapi masalahnya, PJJ ini memang sangat menyulitkan: bukan hanya untuk bisa mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh dosen tapi juga berbagai kesulitan lain, misalnya mendapatkan sinyal internet yang cukup."

"Penting untuk disadari bahwa mahasiswa STAN berasal dari seluruh Indonesia, dengan latar belakang ekonomi yang juga beragam. Perjuangan ini tidak hanya tentang kami melainkan untuk mencegah agar ketidakadilan ini tidak lagi terjadi di masa mendatang,” papar Bernika.

Sementara, gugatan Bernika dan kawan-kawan sudah terpampang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Serang dengan nomor 37/G/2021/PTUN.SRG, tertanggal Senin 14 Juni 2021.

Penggugat adalah 19 mahasiswa dan tergugat adalah Rahmadi Murwanto, Direktur PKN STAN.

Dalam petitum, mahasiswa meminta pembatalan pengumuman No. PENG-31/PKN/2021 tentang Kelulusan dan Ketidaklulusan Mahasiswa Semester Gasal Program Studi Diploma III dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2020/2021 tertanggal 17 Maret 2021 khususnya Lampiran I No. 158, 292, 378, 555, 581, 590, 609, 611, 622, 647, 685, 779, 791, 803, 859, 884, 1374, 1415 dan Lampiran II No. 120.

Sementara, pihak STAN, mengatakan, mahasiswa yang di DO bukan 69 orang tapi 67 orang. 

"67 orang yang DO karena nilai pada kelulusan semester ganjil tahun akademik 2020/2021," ujar Deni Handoyo, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan PKN STAN, Rabu (16/6/2021).

Terkait gugatan, pihak STAN mengaku belum menerimanya dan masih akan mempelajari.

"Kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum menerima surat gugatan, jadi belum mengetahui lebih banyak tentang pokok gugatan."

"Kami akan mempelajari pokok gugatan terlebih dahulu dan mengikuti proses dan ketentuan yang berlaku di pengadilan," papar Dani. 

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved