Reaksi Wagub DKI Saat Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bereaksi soal pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyetujui pembongkaran jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman - Thamrin.

Ia menyebut, Pemprov DKI kini tengah mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu.

TONTON JUGA

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, pak gubernur belum mengeluarkan keputusan," ucapnya, Rabu (16/6/2021).

Ariza mengatakan, Gubernur Anies Baswedan masih terus meminta masukan dari berbagai kalangan soal keberadaan jalur sepeda permanen ini, termasuk juga saran dari Kapolri.

Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil tak merugikan banyak pihak, baik itu pesepeda maupun pengguna jalan lainnya.

"Prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, nonroad bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum," ujarnya di DPRD DKI.

"Kita akan berikan pelayanan terbaik, kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," tambahnya menjelaskan.

Bila sudah dibahas matang, nantinya Pemprov DKI bakal mengumumkan kebijakan baru yang bakal diambil soal jalur sepeda permanen itu.

"Jadi sekali lagi, semuanya masih dalam proses pembahasan, diskusi evaluasi uji coba dan lainnya," tuturnya.

Baca juga: Anji Terancam 12 Tahun Penjara, Buku Hikayat Pohon Ganja Jadi Barbuk Polisi: Ada Biji & Batang Ganja

Dilansir dari Kompas.com, Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya setuju apabila jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dibongkar.

Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Pakai Baju Tahanan dan Tangan Diborgol, Anji Manji Terus Menunduk saat Dihadirkan ke Publik

Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok, Kamis 17 Juni 2021: Energi Taurus Tinggi, Kesehatan Gemini Baik

"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Adapun hal ini disampaikan Listyo merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengusulkan agar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin dibongkar.

Sahroni berpendapat, keberadaan jalur sepeda tersebut dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda seli, maupun pengguna jalan lainnya.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," ujar politikus Partai Nasdem itu.

Caption: Wagub DKI Ahmad Riza Patria saat ditemui di gedung DPRD DKI, Rabu (16/6/2021).