Antisipasi Virus Corona di Tangerang

Wacana PPKM Darurat, Wali Kota Tangerang: Siap Tidak Siap, Harus Siap

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan pihaknya siap dalam kebijakan apapun.

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Erik Sinaga
ISTIMEWA
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Pemerintah Kota Tangerang siap-siap memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang siap-siap memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan pihaknya siap dalam kebijakan apapun.

Sebab, tujuan tersebut menekan angka penyebaran Covid-19.

"Sekarang mah, siap engga siap, harus siap. Karena sekarang yang harus diamankan kan keselamatan masyarakat," jelas Arief di gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (30/6/2021).

"Kemudian secara nasional, Jabodetabek ini kan jadi epicentrum. Artinya kita masih menunggu edaran dari pusatnya seperti apa," tambah dia lagi.

Ia juga sudah meminta kepada Satpol PP Kota Tangerang hingga dinas Perhubungan Kota Tangerang mempersiapkan tata cara pelaksanaan PPKM Darurat.

Baca juga: Bantu Tanggulangi Covid-19, Petugas Dishub Pademangan Antar Jemput Pengisian Tabung Oksigen ke RSUD

"Tadi saya sudah intruksi, Pak Sekda juga sudah instruksi kepada temen-temean BPBD, Satpol PP, Dishub Kota Tangerang untuk merumuskan untuk tata laksananya (PPKM Darurat)," ungkap Arief.

Dirinya berharap masyarakat kota Tangerang dapat menyikapi dengan baik aturan PPKM darurat.

Karena, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

"Mudah-mudahan masyarakat bisa bijak juga menyikapi, karena memang kasusnya makin tinggi. Rumah sakit sudah makin terbatas. Bahkan Rumah isolasi yang disedikan pemerintah juga terbatas," tutup Arief.

Baca juga: 60 Persen Kapasitas Rumah Sakit di Seluruh Kota Bekasi Digunakan untuk Penanganan Covid-19

Sebagai informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan akan memberlakukan PPKM darurat pada enam provinsi dan 44 kabupaten/kota.

PPKM darurat itu akan resmi diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 pekan.

Baca juga: Pekerja dan Masyarakat Umum Bisa Ikut Vaksin Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta

Hal ini sebagai respons atas lonjakan Covid-19 yang sangat tinggi dalam 1,5 bulan terakhir.

Kendati demikian, Presiden Jokowi belum menyebutkan mulai kapan PPKM darurat ini mulai berlaku.

Kebijakan ini disebut masih dalam tahap finalisasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved